ASEAN akan Gelar KTT Bahas Myanmar

SEKRETARIAT blok ASEAN mengungkapkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara akan membahas krisis di Myanmar pada pertemuan puncak di Jakarta pada Sabtu (24/4) mendatang.

Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara telah mencoba menemukan cara untuk membimbing sesama anggotanya, Myanmar keluar dari kekacauan yang terjadi setelah kudeta militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Ada Travel Bubble, Selandia Baru Temukan Kasus Covid-19 di Bandara

Asisten direktur divisi hubungan masyarakat Sekretariat ASEAN mengatakan, KTT akan berlangsung di kantor pusatnya di Jakarta pada Sabtu, di bawah protokol kesehatan dan keamanan yang ketat karena pandemi covid-19.

Masih belum jelas berapa banyak pemimpin yang akan hadir secara langsung meskipun seorang pejabat pemerintah Thailand mengatakan pada Sabtu bahwa kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing akan pergi ke Jakarta.

Sementara itu, Kementerian luar negeri Brunei, yang memegang kursi ASEAN tahun ini, menolak berkomentar tentang pengaturan KTT.

Militer Myanmar telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat dengan tetangganya dan tidak ada tanda-tanda ingin berbicara dengan anggota pemerintah yang digulingkannya.

Politisi pro-demokrasi termasuk Anggota Parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pada Jumat.

NUG mencakup Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes pro-demokrasi dan etnis minoritas.

NUG mengatakan mereka adalah otoritas yang sah dan telah menyerukan pengakuan internasional dan undangan ke pertemuan ASEAN di tempat Jenderal Min Aung Hlaing.

Mantan ketua PBB Ban Ki-moon mendesak penggantinya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar untuk mencegah peningkatan kekerasan pasca kudeta dan mengatakan negara-negara Asia Tenggara tidak boleh mengabaikan kekacauan itu sebagai masalah internal Myanmar.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berkomunikasi dengan militer sejak kudeta, tetapi junta tidak mengizinkannya untuk berkunjung.

Dalam tanggapan tegasnya terhadap penggulingan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Suu Kyi, Uni Eropa mengatakan pada Senin bahwa sembilan anggota Dewan Administrasi Negara junta, yang dibentuk sehari setelah kudeta, menjadi sasaran larangan perjalanan dan pembekuan aset. Menteri Informasi U Chit Naing juga dikenai sanksi. Keputusan tersebut mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Jenderal Min Aung Hlaing dan Myint Swe, yang telah menjabat sebagai presiden sejak kudeta, dimasukkan daftar hitam oleh UE bulan lalu.

"Pasukan dan otoritas militer yang beroperasi di bawah kendali SAC telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius sejak 1 Februari 2021, menewaskan pengunjuk rasa sipil dan tidak bersenjata," kata Uni Eropa.

Baca juga: Filipina Siap Kerahkan Angkatan Laut di Laut China Selatan

Media pemerintah Myanmar mengatakan pada Senin bahwa 258 warga sipil telah tewas dalam kekerasan di negara itu dalam protes anti-militer sejak 1 Februari dan jumlah korban lainnya dibesar-besarkan.

Sedangkan menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 738 orang telah dibunuh oleh aparat keamanan sejak kudeta tersebut. (Straitstimes/OL-6)