PEMERINTAHAN Joe Biden mengumumkan akan kembali memulihkan bantuan untuk Palestina. Keputusan ini membalikkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump.
Paket bantuan sebesar US$ 235 juta tersebut akan digunakan untuk upaya kemanusiaan, ekonomi, pembangunan dan keamanan di wilayah Palestina, serta merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merehabilitasi hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Palestina, yang terhenti ketika Trump masih menjabat.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai US$150 juta, yang disalurkan melalui Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), sebuah badan besar yang dibentuk 72 tahun lalu untuk membantu pengungsi Palestina.
Sementara US$75 juta lainnya akan dialokasikan untuk program pembangunan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza, serta US$10 juta akan digunakan untuk operasi pembangunan perdamaian yang dilakukan oleh US Agency for International Development.
"Bantuan luar negeri AS untuk rakyat Palestina melayani kepentingan dan nilai penting AS," kata Blinken.
"Ini memberikan bantuan kritis kepada mereka yang sangat membutuhkan, mendorong pembangunan ekonomi, dan mendukung pemahaman Israel-Palestina, koordinasi keamanan dan stabilitas," imbuhnya.
Duta besar Israel untuk AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Gilad Erdan mengecam keputusan pemerintahan Biden untuk memulai kembali pendanaan kepada Palestina, dengan mengatakan kegiatannya bersifat anti-Israel dan anti-Semit.
"Saya telah menyatakan kekecewaan dan keberatan saya atas keputusan untuk memperbarui pendanaan UNRWA tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa reformasi tertentu, termasuk menghentikan hasutan dan menghapus konten anti-Semit dari kurikulum pendidikannya, telah dilaksanakan," kata Erdan dalam sebuah pernyataan.
Seorang pejabat senior Palestina menyambut baik langkah tersebut tetapi mengatakan kepemimpinan Palestina, yang berbasis di Ramallah, masih berharap Biden akan membalikkan beberapa tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintahan Trump.
"Ini adalah langkah positif, penting dan konstruktif untuk memperbaiki hubungan Palestina-Amerika, yang dihancurkan oleh pemerintahan Trump," kata menteri pembangunan sosial Otoritas Palestina Ahmad Majdalani.
"Kami yakin ini dapat dibangun dengan menangani beberapa masalah luar biasa lainnya,” imbuhnya.
Senator Jim Risch dari Idaho dan Perwakilan Michael McCaul dari Texas, keduanya dari Partai Republik, mengkritik langkah itu dalam pernyataan bersama, mengatakan bahwa melanjutkan bantuan ke Tepi Barat dan Gaza tanpa konsesi dari Otoritas Palestina akan merusak kepentingan AS.
Mereka juga akan memeriksa paket untuk memastikan itu tidak melanggar Undang-Undang Pasukan Taylor, yang melarang Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi langsung kepada Otoritas Palestina sampai menghentikan pembayaran kepada keluarga warga Palestina yang melakukan kekerasan terhadap Israel atau Amerika.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan bahwa pendanaan itu benar-benar konsisten dengan hukum AS. Dia mengindikasikan bahwa bantuan apa pun yang masuk ke Tepi Barat dan Gaza akan dilakukan melalui mitra pembangunan dan bukan melalui pemerintah atau otoritas pemerintah de facto.
Direktur program Institut Timur Tengah untuk urusan Palestina dan Israel-Palestina, Khaled Elgindy, mengatakan bahwa keputusan untuk mengembalikan dana ke UNRWA adalah perkembangan yang sangat positif dan akan menjadi contoh bagi negara lain ketika mereka memutuskan apakah akan mengalokasikan dana untuk itu.
Meskipun demikian, Elgindy mengatakan bahwa langkah tersebut difokuskan pada pembalikan kebijakan Trump di wilayah itu, tetapi tampaknya belum menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk memajukan masalah yang paling sulit, seperti diskusi tentang solusi dua negara.
"Tujuan mereka adalah untuk membatalkan sebanyak mungkin warisan Trump. Dan berharap itu cukup untuk membuat masalah menjadi stabil dan tidak memburuk,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
