Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
LEBIH dari 1.800 narapidana telah melarikan diri dari penjara di Nigeria setelah diserang oleh orang-orang bersenjata, kata para pejabat.
Para penyerang dilaporkan memasuki halaman penjara di Kota Owerri, Abuja, Nigeria, dengan menggunakan bahan peledak untuk meledakkan blok administratif. Enam tahanan dilaporkan telah kembali, sementara 35 tahanan menolak untuk melarikan diri.
Polisi menuduh kelompok separatis yang dilarang, Masyarakat Asli Biafra, yang melakukan serangan itu. Namun, mereka dilaporkan membantah terlibat dalam kejadian tersebut.
Layanan Pemasyarakatan Nigeria telah mengonfirmasi bahwa 1.844 narapidana melarikan diri dari penjara di negara bagian Imo itu.
Orang-orang bersenjata berat, kata layanan tersebut, menyerbu Pusat Penahanan Owerri pada Senin (5/4) dini hari, setelah tiba dengan truk pickup dan bus.
Presiden Nigeria Muhammadu Buhari menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme yang dilakukan oleh pihak anarkis. Dia meminta pasukan keamanan untuk menangkap para penyerang dan tahanan yang melarikan diri.
Seorang juru bicara gerakan separatis Masyarakat Asli Biafra mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tuduhan di balik serangan pada Senin itu adalah kebohongan.
Negara bagian Imo telah lama menjadi tempat berkembang biak bagi kelompok separatis. Sejak Januari beberapa kantor polisi dan kendaraan di tenggara Nigeria telah diserang dan sejumlah besar amunisi dicuri. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. (BBC/Nur/OL-09)
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved