Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI pimpinan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meraih kursi terbanyak dalam pemilu di tengah pandemi covid-19 untuk membuka jalan baginya untuk menjabat di masa jabatan keempat.
Partai pro-EU D55, yang menentang kebijakan Rutte terkait Eropa, berada di urutan kedua. Sementara partai anti-Islam pimpinan Geert Wilders menduduki posisi ketiga.
Jutaan warga Belanda menggunakan hak suara mereka sembari tetap menjaga jarak sosial di museum, gereja, atau tempat pemungutan suara (TPS) drive-through di hari ketiga dan keempat pemilu.
Baca juga: Pangeran Charles Mengkritik Penentang Penerima Vaksin Covid-19
Sejumlah TPS telah dibuka pada Senin (15/3) dan Selasa (16/3), khusus untuk warga lansia dan yang rentan sebelum resmi dibuka untuk semua warga pada Rabu (17/3).
Saat memberikan suara, Rabu (17/3), di sebuah sekolah di Den Haag, Rutte yang tiba menggunakan sepeda mengaku optimistis bisa meraih kemenangan.
"Pertanyaan utama dalam pemilu kali ini adalah siapa yang paling bisa memimpin negara ini keluar dari krisis covid-19 dan memulai awal baru," ujar Rutte.
Berdasarkan hasil pemilu, parlemen Belanda akan memiliki 17 partai, dua lebih banyak ketimbang pemerintahan saat ini. Hal itu berarti perundingan koalisi akan sama sulitnya dengan pada 2017 yang memakan waktu 7 bulan.
Exit polls menunjukkan partai liberal VVD pimpinan Rutte meraih tambahan tiga kursi sehingga meraih total 36 kursi, sesuai dengan jajak pendapat sebelumnya. (AFP/OL-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved