Kamis 18 Maret 2021, 03:40 WIB

PBB Minta Kumpulkan Bukti Dokumenter Kejahatan Militer Myanmar

Mediaindonesia.com | Internasional
PBB Minta Kumpulkan Bukti Dokumenter Kejahatan Militer Myanmar

Unitar.org
Ilustrasi

 

Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan yang diperintahkan oleh militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021, untuk membangun kasus terhadap para pemimpinnya.

Lebih dari 180 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan yang berusaha menghancurkan gelombang demonstrasi sejak junta merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi," kata Nicholas Koumjian, kepala tim PBB yang berbasis di Jenewa, dalam sebuah pernyataan, Rabu (17/3).

“Mereka bukanlah orang yang secara fisik melakukan kejahatan dan bahkan seringkali tidak hadir di lokasi dimana kejahatan tersebut dilakukan. Untuk membuktikan tanggung jawab mereka membutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan, dan bagaimana kebijakan ditetapkan," ujar Koumjian, menambahkan.

Orang-orang dengan informasi semacam itu harus menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman, ujar dia, merujuk pada aplikasi seperti Signal atau akun ProtonMail.

Pada Selasa (16/3), kantor hak asasi manusia PBB mengutuk penggunaan amunisi hidup terhadap para pengunjuk rasa. "Mereka benar-benar tidak diperiksa dan semakin brutal setiap hari. Ini merupakan peningkatan kebrutalan yang diperhitungkan," kata seorang pejabat senior PBB, yang menolak disebutkan namanya, kepada Reuters, Rabu.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militernya menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi beserta anggota partainya, yang menimbulkan kecaman internasional yang meluas.

Penyelidik PBB mengumpulkan bukti penggunaan kekuatan mematikan, penangkapan yang melanggar hukum, penyiksaan dan penahanan orang-orang yang keluarganya tidak diberitahu keberadaan mereka, kata pernyataan itu.

Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2018 untuk mengkonsolidasikan bukti kejahatan paling serius. Mekanisme itu bertujuan untuk membangun data kasus untuk persidangan di pengadilan nasional, regional, atau internasional. (Ant/OL-12)

Baca Juga

SAUL LOEB / AFP

AS-Korsel Serukan Jaga Kawasan Indo-Pasifik Tetap Bebas dan Terbuka

👤Nur Aivanni 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:46 WIB
Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol bersepakat kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka serta...
AFP/Nicholas Kamm.

Kepala HAM PBB akan Lakukan Perjalanan Penting ke Xinjiang Tiongkok

👤Nur AivanniĀ  🕔Sabtu 21 Mei 2022, 15:16 WIB
Misi selama enam hari Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet itu menyusul permintaan bertahun-tahun untuk akses yang bermakna...
UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY PRESS SERVICES/AFP.

8 Orang Terluka dalam Serangan Rusia di Pusat Budaya Ukraina

👤Nur AivanniĀ  🕔Sabtu 21 Mei 2022, 14:30 WIB
Gubernur regional Kharkiv Oleg Sinegubov mengatakan delapan orang terluka, termasuk seorang gadis berusia 11...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya