Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan yang diperintahkan oleh militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021, untuk membangun kasus terhadap para pemimpinnya.
Lebih dari 180 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan yang berusaha menghancurkan gelombang demonstrasi sejak junta merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi," kata Nicholas Koumjian, kepala tim PBB yang berbasis di Jenewa, dalam sebuah pernyataan, Rabu (17/3).
“Mereka bukanlah orang yang secara fisik melakukan kejahatan dan bahkan seringkali tidak hadir di lokasi dimana kejahatan tersebut dilakukan. Untuk membuktikan tanggung jawab mereka membutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan, dan bagaimana kebijakan ditetapkan," ujar Koumjian, menambahkan.
Orang-orang dengan informasi semacam itu harus menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman, ujar dia, merujuk pada aplikasi seperti Signal atau akun ProtonMail.
Pada Selasa (16/3), kantor hak asasi manusia PBB mengutuk penggunaan amunisi hidup terhadap para pengunjuk rasa. "Mereka benar-benar tidak diperiksa dan semakin brutal setiap hari. Ini merupakan peningkatan kebrutalan yang diperhitungkan," kata seorang pejabat senior PBB, yang menolak disebutkan namanya, kepada Reuters, Rabu.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militernya menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi beserta anggota partainya, yang menimbulkan kecaman internasional yang meluas.
Penyelidik PBB mengumpulkan bukti penggunaan kekuatan mematikan, penangkapan yang melanggar hukum, penyiksaan dan penahanan orang-orang yang keluarganya tidak diberitahu keberadaan mereka, kata pernyataan itu.
Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2018 untuk mengkonsolidasikan bukti kejahatan paling serius. Mekanisme itu bertujuan untuk membangun data kasus untuk persidangan di pengadilan nasional, regional, atau internasional. (Ant/OL-12)
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Parlemen Iran sedang mengupayakan pengesahan undang-undang menangguhkan kerja sama Iran dengan IAEA.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved