Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
INGGRIS, pada Senin (22/2), akan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar diberikan akses mendesak dan tidak terbatas ke Xinjiang untuk menyelidiki laporan pelanggaran di wilayah Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga akan menandai kembalinya Inggris ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai anggota pemungutan suara dengan mengutuk catatan hak sesama anggota dewan Tiongkok dan Rusia dan akan meningkatkan perhatian tentang Myanmar dan Belarus.
Baca juga: Pasokan Vaksin Covid-19 di Jepang Terbatas
Mengenai Tiongkok, Raab akan mengacu pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan dan kerja paksa. "Itu terjadi dalam skala industri," katanya, menurut kantor Raab.
"Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus - dan saya ulangi harus - diberikan akses yang mendesak dan tidak terbatas ke Xinjiang," katanya.
Tiongkok telah dikecam secara luas karena mendirikan kompleks di Xinjiang yang digambarkan Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Namun, pengkritik Tiongkok menyebutnya sebagai kamp konsentrasi.
PBB mengatakan bahwa setidaknya 1 juta warga Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.
Raab juga akan mengangkat perlakuan memalukan terhadap kritikus Kremlin Alexei Navalny, krisis di Myanmar dan situasi di Belarus. Dia akan menjabarkan langkah-langkah yang diambil Inggris untuk mengatasi masalah tersebut, seperti sanksi, dan mendorong yang lain untuk mengikutinya. (CNA/OL-6)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved