PBB Ungkap Korut Kembangkan Program Rudal Nuklir Sepanjang 2020

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan Korea Utara mempertahankan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional.

Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.

Laporan tahunan kepada komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan itu datang hanya beberapa minggu setelah Presiden AS Joe Biden menjabat. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintah merencanakan pendekatan baru ke Korea Utara, termasuk tinjauan penuh dengan sekutu pada opsi tekanan yang sedang berlangsung dan potensi diplomasi di masa depan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan mantan Presiden AS Donald Trump bertemu tiga kali pada 2018 dan 2019, tetapi gagal membuat kemajuan dalam seruan AS kepada Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk diakhirinya sanksi.

Pada tahun lalu, Korea Utara menampilkan sistem rudal balistik jarak pendek, jarak menengah, kapal selam dan antarbenua baru di parade militer.

Baca juga: Korut Pamerkan Rudal dalam Parade Militer

Laporan PBB mengatakan, negara anggota yang tidak disebutkan namanya, menilai berdasarkan ukuran rudal Korea Utara, sangat mungkin perangkat nuklir dapat dipasang ke rudal balistik jarak jauh, jarak menengah dan jarak pendek.

"Negara anggota, bagaimanapun, menyatakan tidak pasti apakah DPRK (nama resmi Korut) telah mengembangkan rudal balistik yang tahan terhadap panas yang dihasilkan selama masuk kembali ke atmosfer,” kata laporan itu.

Meskipun tidak ada uji coba rudal nuklir atau balistik pada tahun 2020, Pyongyang mengumumkan persiapan untuk pengujian dan produksi rudal balistik baru dan pengembangan senjata nuklir taktis.

Para pemantau PBB menilai pada tahun 2020 para peretas yang terkait dengan Korea Utara terus melakukan operasi terhadap lembaga keuangan dan lembaga penukaran mata uang virtual untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung program nuklir dan misilnya.

"Menurut salah satu negara anggota, total pencurian aset virtual DPRK, dari 2019 hingga November 2020, bernilai sekitar US$316,4 juta," ujar laporan itu lagi.

Pada 2019, pengawas sanksi melaporkan Korea Utara menghasilkan setidaknya US$370 juta dengan mengekspor batu bara, yang dilarang berdasarkan sanksi PBB. Tetapi tahun lalu, mereka mengatakan pengiriman batu bara tampaknya sebagian besar telah ditangguhkan sejak Juli 2020.

Negara yang terisolasi itu memberlakukan penguncian ketat tahun lalu di tengah pandemi virus korona yang telah memangkas perdagangannya, melukai ekonomi yang sudah dibebani oleh sanksi internasional. (France24/OL-5)