MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan kepada Kongres bahwa dia bermaksud mencabut penetapan gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris.
“Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penunjukan menit-menit terakhir ini dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan organisasi kemanusiaan sejak itu disebut akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, Jumat (5/2).
Kabar itu datang sehari setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan akan mengakhiri dukungan AS dalam operasi ofensif militer pimpinan Saudi di Yaman, yang menunjukkan pemerintahan baru merencanakan peran AS yang lebih aktif dalam upaya mengakhiri perang saudara di negara tersebut.
Baca juga: AS Kecam Keputusan ICC Soal Yurisdiksi di Palestina
Dalam sebuah pernyataan, Senator Demokrat Chris Murphy, anggota Komite Hubungan Luar Negeri, menyambut baik keputusan tersebut.
"Penunjukan itu menghentikan pengiriman makanan dan bantuan penting lainnya di Yaman dan akan mencegah negosiasi politik yang efektif," ujarnya.
Hanya beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir, pada 20 Januari, Presiden AS saat itu, Donald Trump, menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing, yang secara efektif melarang warga dan entitas AS berinteraksi secara finansial dengan kelompok tersebut.
PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% dari 24 juta penduduknya adalah kelompok membutuhkan dan memperingatkan pemerintahan Trump bahwa penunjukan itu akan mendorong jutaan orang di Yaman ke dalam kelaparan skala besar.
Pejabat Departemen Luar Negeri juga menekankan tindakan terbaru itu tidak ada hubungannya dengan pandangan AS tentang Houthi dan perilaku tercela mereka, serta mengulangi komitmen Washington untuk membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya dari serangan semacam itu lebih lanjut.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, PBB, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penunjukannya, tetapi pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pemotongan itu tidak cukup dan menyerukan keputusan itu dicabut.
Perang saudara Yaman membuat pemerintah yang diakui secara internasional melawan gerakan Houthi yang berpihak pada Iran. Konflik tersebut telah merenggut puluhan ribu nyawa, termasuk sejumlah besar warga sipil, dan menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi pada Maret 2015 di pihak pemerintah dan menikmati dukungan dari pemerintahan Trump, dengan perang yang semakin dilihat sebagai konflik proksi antara AS dan Iran.
Tetapi jumlah korban tewas warga sipil yang meningkat dan meningkatnya bencana kemanusiaan memicu tuntutan bipartisan untuk diakhirinya dukungan AS untuk Riyadh.
Human Rights Watch (HRW) mengatakan, dalam Laporan Dunia 2021 yang diterbitkan pada Januari, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata Yaman terus melanggar hukum perang pada tahun 2020, termasuk melakukan kejahatan perang baru.
HRW melaporkan bahwa koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA, serta pasukan Houthi, meluncurkan mortir, roket, dan rudal ke daerah-daerah berpenduduk padat. (Aljazeera/OL-1)
