Dubes Agus: Arab tidak Memerinci Alasan Larang Masuk WNI

DUTA Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan ada dua alasan terkait larangan masuk dari 20 negara, termasuk Indonesia, yang diberlakukan Arab Saudi. Pertama, adanya perhatian yang sangat luar biasa terhadap pandemi virus korona di dunia.

"Dalam pengumuman Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi disebutkan mendahulukan, memprioritaskan kesehatan publik di Kerajaan Arab Saudi," katanya seperti di kutip dari keterangannya di Metro TV, Rabu (3/2). Alasan kedua, sambungnya, adalah untuk mencegah penyebaran virus korona.

Baca juga: Musim Haji, Diusulkan hanya Pemegang Visa Haji bisa ke Arab Saudi

Namun, disampaikannya, pihak Arab Saudi tidak menjelaskan secara detail mengapa Indonesia masuk dalam daftar 20 negara yang dilarang tersebut. "Mereka hanya menyampaikan bahwa ini dilakukan semata-mata untuk mengaplikasikan dan mengejawantahkan sebuah jargon yang ada di Saudi, yaitu keselamatan manusia harus merupakan prioritas pertama," terangnya.

Terkait nasib jamaah umrah yang ada di Saudi, Agus menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan komunikasi intensif dengan empat maskapai yang terkait dengan jamaah umrah, yaitu Garuda, Saudia, Lion, dan Citilink. Saat ini, masih ada 589 jamaah umrah yang berada di Arab Saudi. Per 1 Februari, jumlah jamaah umrah Indonesia yang masuk ke Arab Saudi sebanyak 1.422, dengan 833 jamaah sudah kembali ke Tanah Air.

"Yang ada di sini masih ada 589 (jamaah) yang akan jadi perhatian kami. Kami akan minta izin kepada Arab Saudi bagaimana untuk teknis kepulangannya," katanya.

Diutarakan Agus, jamaah umrah Indonesia ada yang teridentifikasi positif virus korona ketika mendarat di Arab Saudi dan saat karantina, sekitar 75 orang. "Beberapa sudah pulang ke Indonesia. Saudi begitu luar biasa dalam menangani jamaah umrah yang positif virus korona," tambahnya.

Lebih lanjut, terkait dengan nasib ibadah haji tahun ini, Agus menekankan bahwa Arab Saudi memberikan prioritas kepada Indonesia jika pelaksanaan ibadah haji dibuka tahun ini. "Mereka sampaikan kalau tiba saatnya ada pembukaan pelaksanaan ibadah haji, maka Indonesia akan diberikan informasi pertama kali atau dalam skala prioritas," tandasnya. (Nur/A-3)