Moon Jae-in Minta Joe Biden Lanjutkan Pembicaraan AS-Korea Utara

PRESIDEN Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in mengatakan bahwa presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden harus mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara (Korut) untuk membangun kemajuan yang telah dibuat oleh Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un.

"Pelantikan pemerintahan Biden akan menandai titik balik untuk memulai dialog AS-Korea Utara yang baru, dialog Selatan-Utara, untuk mewarisi pencapaian yang telah dibuat di bawah pemerintahan Trump," kata Moon pada konferensi pers Tahun Baru, Senin (18/1).

"Dialog dapat meningkatkan kemajuan jika kita memulai kembali dari deklarasi Singapura dan mencari langkah konkret dalam negosiasi," Moon melanjutkan.

Biden akan mulai menjabat pada Rabu (20/1), di tengah kebuntuan berkepanjangan dalam negosiasi yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir dan rudal Korea Utara dengan imbalan bantuan sanksi AS.

Moon, yang telah menawarkan untuk menjadi mediator antara Pyongyang dan Washington, mengatakan dia akan mencari kesempatan awal untuk mempromosikan Korea Utara sebagai prioritas kebijakan luar negeri Biden sehingga dia akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai oleh Trump dan Kim pada pertemuan puncak pertama mereka di Singapura pada 2018.

Dalam pernyataan bersama usai pertemuan di Singapura, kedua pemimpin berjanji untuk membangun hubungan baru dan bekerja menuju denuklirisasi semenanjung Korea. Namun, usai KTT kedua Trump dan Kim di Vietnam pada 2019, keduanya tidak mencapai kesepakatan, dan pembicaraan tingkat kerja berikutnya pun gagal.

Kim berjanji untuk meningkatkan kemampuan nuklir Korea Utara di kongres Partai Buruh yang berkuasa pekan lalu, dan janji itu menyoroti perlunya membuka kembali negosiasi untuk kesepakatan damai, kata Moon.

Moon mengatakan isu terkait latihan militer bersama Korea Selatan-AS, yang telah lama dituding Pyongyang sebagai latihan perang, dapat didiskusikan dengan menghidupkan kembali panel militer antar-Korea.

Moon juga menyerukan solusi diplomatik dengan Jepang guna mencegah rencana penjualan aset perusahaan Jepang untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa, dengan mengatakan hal itu "tidak diinginkan" untuk hubungan bilateral.

Kedua negara berselisih tentang warisan dari pemerintahan kolonial Jepang 1910-1945, dan beberapa mantan buruh telah mendapatkan perintah pengadilan untuk menyita properti domestik perusahaan Jepang.(Ant/OL-09)