Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PROYEK kereta berkecepatan tinggi atau high speee rail (HSR) Kuala Lumpur, Malaysia-Singapura bernilai miliaran dolar resmi dihentikan.
Kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perpanjangan proyek tersebut setelah Malaysia mencari perubahan karena dampak ekonomi imbas pandemi, dilansir Bloomberg (1/1).
Malaysia harus memberi kompensasi kepada Singapura untuk biaya yang telah dikeluarkan, kata kementerian transportasi negara kota Singapura dalam pernyataan terpisah.
Pengumuman itu datang tepat setelah batas waktu 31 Desember untuk perpanjangan kedua berakhir dari penangguhan proyek yang disepakati sebelumnya.
Sambungan rel berkecepatan tinggi 350 kilometer (218 mil) direncanakan akan memotong waktu perjalanan antara pusat-pusat kota Singapura dan Malaysia menjadi sekitar 90 menit dibandingkan dengan menggunakan mobil selama empat jam.
Baca juga: Inggris Resmi Tinggalkan UE, Truk Harus Lewati Perbatasan Ketat
Proyek tersebut juga direncanakan akan mencakup tujuh stasiun di Malaysia - Bandar Malaysia, Sepang-Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat dan Iskandar Puteri, sebelum mencapai tujuan terakhirnya di Jurong East, Singapura.
"Sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Malaysia, Pemerintah Malaysia telah mengusulkan beberapa perubahan pada proyek HSR," menurut pernyataan bersama oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
“Kedua Pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait dengan perubahan ini dan belum dapat mencapai kesepakatan," tambahnya.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang mengundurkan diri pada Februari, dilaporkan berusaha membatalkan proyek tersebut karena negara itu bergulat dengan hutang. Malaysia harus menggelontorkan US$11,4 juta untuk biaya kompensasi ke Singapura.
Mahathir pernah memperkirakan proyek itu akan menelan biaya sekitar 110 miliar ringgit Malaysia.
"Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, sebagai akibat dari penghentian Perjanjian HSR ini," kata pernyataan bersama kedua negara. (OL-4)
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved