PERDANA Menteri Sudan Abdalla Hamdok menyambut baik langkah Washington dalam posting-nya di Facebook. Ia mencatat bahwa itu berarti negaranya terbebas dari pengepungan internasional dan global yang dipicu perilaku diktator Omar al-Bashir, pemimpin sebelumnya.
Penghapusan Sudan dari daftar sponsor terorisme berkontribusi untuk mereformasi ekonomi, menarik investasi, dan pengiriman uang warga negaranya di luar negeri melalui saluran resmi. " Ini dapat menciptakan peluang kerja baru bagi kaum muda," kata perdana menteri, Senin (14/12).
Sebagai bagian dari kesepakatan, Sudan setuju untuk membayar US$335 juta untuk memberi kompensasi kepada para penyintas dan keluarga korban dari serangan kembar al-Qaeda pada 1998 di kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania dan serangan pada 2000 oleh kelompok jihadis di USS Cole di lepas pantai Yaman.
"Pengesahan undang-undang perdamaian hukum yang dapat diterima baik oleh Sudan dan Amerika Serikat diperlukan agar dana tersebut dapat dikeluarkan dari eskro," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada AFP tentang kompensasi tersebut. Ia menambahkan bahwa negosiasi terus berlanjut di Kongres.
Serangan itu dilakukan setelah Bashir mengizinkan tempat perlindungan pemimpin al-Qaeda Osama Bin Laden di Sudan. Sudan pada Oktober menjadi negara Arab ketiga dalam beberapa bulan yang berjanji akan menormalisasi hubungan dengan Israel, setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Janji pemerintah transisi datang di tengah kampanye bersama oleh pemerintahan Trump untuk membujuk negara-negara Arab agar mengakui negara Yahudi. Langkah itu secara luas dianggap sebagai keuntungan bagi Washington untuk mengeluarkan Sudan dari daftar hitam terornya.
Namun tidak seperti UEA dan Bahrain, Sudan belum menyetujui kesepakatan resmi dengan Israel, di tengah perselisihan dalam struktur kekuasaan transisi yang retak atas langkah tersebut. (OL-14)
