Partai Aung San Suu Kyi Kembali Berkuasa di Myanmar

PARTAI Aung San Suu Kyi akan kembali berkuasa untuk masa jabatan lima tahun setelah mengamankan kemenangan dalam pemilihan umum kedua di negara itu sejak berakhirnya kekuasaan militer.

Menurut Komisi Pemilihan Umum, Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah memenangkan 346 dari 412 kursi yang diumumkan.

Oposisi yang didukung militer Myanmar, pada Selasa (10/11), mengatakan telah terjadi banyak peristiwa kontroversial selama pemilihan meskipun tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung klaim tersebut.

Pengamat internasional dan lokal belum melaporkan adanya penyimpangan besar. Ada sedikit keraguan bahwa NLD, yang telah mengklaim kemenangan pada Senin, akan kembali berkuasa.

Aung San Suu Kyi, yang menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah atas perintah junta militer, tetap sangat populer di kalangan mayoritas Barmar.

Di media sosial minggu ini, video menunjukkan para pendukungnya berkumpul di jalan untuk merayakannya hingga larut malam. Meskipun jam malam seharusnya diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus korona.

Ada kekhawatiran pemilu dapat meningkatkan infeksi dan partai oposisi mengatakan pembatasan virus korona, yang membatasi kampanye di beberapa daerah, belum ditegakkan secara adil.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Undang FIFA ke Myanmar

Pemilihan ini dikhawatirkan akan semakin memperparah perpecahan di dalam negeri, terutama kebencian dalam komunitas minoritas, yang pernah menganggap Aung San Suu Kyi sebagai sekutu tetapi sekarang merasa dikhianati oleh pemerintahnya.

Pemungutan suara dibatalkan untuk sekitar 1,5 juta pemilih di daerah yang didominasi oleh komunitas etnis minoritas. Hal itu tampaknya karena masalah keamanan. Selain itu, sekitar 1,1 juta Rohingya - yang tetap di kamp-kamp di Myanmar dan Bangladesh - terus ditolak kewarganegaraannya dan dicabut hak memilihnya.

Banyak yang berharap pemilihan Aung San Suu Kyi pada tahun 2015 akan membawa kebebasan demokrasi yang lebih besar, tetapi para pengkritiknya mengatakan dia telah gagal mewujudkan reformasi atau membawa stabilitas.

Sementara dia berjanji untuk memberikan perdamaian, konflik di beberapa bagian negara termasuk negara bagian Rakhine semakin meningkat dan kemarahan di kalangan minoritas meningkat. (The Guardian/OL-5)