Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PENJABAT Presiden Bolivia Jeanine Anez meminta semua warga bersabar dan tidak melakukan aksi kekerasan saat mereka menunggu hasil pemilu yang digelar pada Minggu (18/10).
Hasil penghitungan suara diperkirakan lebih lambat dari biasanya karena KPU membekukan hitung cepat dengan alasan hitung cepat tidak bisa dijamin keakuratannya.
"Sabar. Kita semua harus sabar menunggu hasil penghitungan suara tanpa melakukan aksi kekerasan," ujar Anez yang tidak mencalonkan diri sebagai presiden.
"Saya jamin kalian akan mendapatkan hasil yang bisa diandalkan," imbuhnya.
Baca juga: Israel dan Bahrain Resmikan Hubungan Diplomatik
Meski masa kampanye berlangsung tegang, pemilihan suara berjalan dengan aman.
"Seluruh proses penghitungan suara berjalan dengan aman dan damai di seluruh negara," ujar Wakil Menteri Keamanan Bolivia Wilson Santamaria.
Dia menggarisbawahi dua insiden di La Paz ketika sejumlah orang berusaha menganggu proses penghitungan suara. Aksi itu berhasil dihentikan dan pelakunya ditahan.
TPS dibuka antara pukul 08.00 hingga 17.00 waktu setempat namun sejumlah TPS harus dibuka hingga lebih larut karena masih banyak warga yang mengantre untuk memberikan suara. (AFP/OL-1)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved