Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
GEDUNG Putih terus bergerak cepat untuk merampungkan tiga penjualan persenjataan canggih ke Taiwan. Dalam beberapa hari terakhir pemerintah mengirim pemberitahuan tentang kesepakatan tersebut ke Kongres untuk disetujui. Para pemimpin Senat Hubungan Luar Negeri dan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan telah diberi tahu bahwa tiga dari penjualan senjata yang direncanakan telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS yang mengawasi penjualan militer asing, kata sebuah sumber yang merahasiakan identitasnya.
Pemberitahuan informal itu untuk peluncur roket berbasis truk yang dibuat oleh Lockheed Martin yang disebut Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), rudal udara-ke-darat jarak jauh yang dibuat oleh Boeing Co disebut SLAM-ER, dan pod sensor eksternal untuk F -16 jet yang memungkinkan transmisi citra dan data real-time dari pesawat kembali ke stasiun darat.
Ada pula pemberitahuan untuk penjualan sistem persenjataan lain. Mulai dari drone udara besar dan canggih, rudal anti-kapal Harpoon berbasis darat, hingga ranjau bawah air untuk mencegah pendaratan amfibi. Namun, informasi itu belum mencapai Capitol Hill dan diharapkan segera menyusul.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan informasi tersebut belum bisa diungkapkan ke publik. Lantaran harus menunggu persetujuan kongres sesuai regulasinya.
"Sebagai masalah kebijakan, Amerika Serikat tidak mengkonfirmasi atau mengomentari penjualan atau transfer pertahanan yang diusulkan sampai mereka secara resmi diberitahukan oleh Kongres," katanya
Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk meninjau, dan memblokir penjualan senjata. Hal itu dilakukan di bawah proses peninjauan informal sebelum Departemen Luar Negeri mengirimkan pemberitahuan resminya ke cabang legislatif. Kantor perwakilan Taiwan di Washington tidak memberikan komentar. Begitu pula kedutaan Tiongkok tidak segera menanggapinya.
baca juga: Tiongkok Coba Ubah Taiwan
Informasi itu emakin meningkatkan ketegangan antara AS dan Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Dua negara ekonomi terbesar itu terus bentrok dalam sejumlah masalah, mulai dari HAM, virus korona, Hong Kong hingga klaim Laut China Selatan.
Adapun, berita penjualan senjata baru mencuat setelah para pejabat senior AS pekan lalu mengulangi seruan agar Taiwan membelanjakan lebih banyak untuk pertahanannya sendiri. Mereka juga menyarankan untuk melakukan reformasi militer dan menjelaskan kepada Beijing, terkait risiko bila mencoba menyerang.(CNA/OL-3)
Iran menegaskan belum ada negosiasi langsung dengan AS dan menyebut kontak baru sebatas mediator, memukul klaim Washington soal diplomasi.
MENTERI Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin (30/3) menyatakan harapan untuk bekerja sama dengan elemen-elemen di dalam pemerintahan Iran.
Pada pertengahan Maret 2026, harga Bitcoin sempat menyentuh angka US$73.000. Namun, seiring eskalasi ketegangan di Timur Tengah, harga terkoreksi ke level US$71.000-an.
PARLEMEN Iran akan mengenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz. Teheran akan menjamin keselamatan pelayaran kapal sekaligus mengenakan biaya transit.
Aksi No Kings yang ketiga sekaligus terbesar berlangsung pada 28 Maret 2026 di Amerika Serikat. Menurutnya, para demonstran memandang kebijakan pemerintahan Trump
PAUS Leo XIV memperingatkan pada Minggu (29/3) bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka yang berperang karena konflik di Timur Tengah terus berlanjut di berbagai front.
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut penghentian semua penjualan senjata ke Israel pada Kamis, (4/4).
Peluru artileri yang akan dikirim ke Israel bakal diambil dari persediaan peluru artileri yang dimiliki oleh Amerika Serikat.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) menegaskan tidak pernah mengekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021,
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, diduga menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.
Dengan menggunakan kereta lapis baja, Kim Jong Un bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan diperkirakan tentang penjualan senjata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved