KBRI New Delhi Fasilitasi Kepulangan Tiga Nelayan Aceh

KBRI New Delhi telah memfasilitasi kepulangan tiga nelayan KM Athiya 02 asal  Aceh, mereka bernama Munazir, Kaharuddin dan Azman Syah. Ketiganya pulang menuju Indonesia pada Rabu (7/10) menggunakan pesawat repatriasi Garuda Indonesia GA 8270. Pesawat yang sama juga mengangkut para WNI yang tertahan di India, melalui bandara internasional Indira Gandhi.

Sebelumnya, ketiga nelayan tersebut telah memasuki wilayah laut Kepulauan Andaman dan Nicobar, India, secara tidak sah pada 22 September 2019 dan kemudian ditangkap oleh polisi pantai India dengan  tuduhan tidak memiliki dokumen resmi  (paspor  dan  visa)  dan  melakukan illegal fishing.  

Pada 5 Maret 2020, pengadilan di Andaman dan Nicobar telah memutuskan bebas kepada ketiga nelayan tersebut. Namun, mengingat Maret 2020 pandemi covid-19 telah merebak di beberapa negara bagian India, dan karantina wilayah, maka mengakibatkan kesulitan KBRI New Delhi untuk memulangkan mereka ke tanah air.

Selanjutnya dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh KBRI, pada  3  Oktober 2020,  KBRI telah mengutus Pejabat dan stafnya menuju Port  Blair, Andaman, untuk menjemput ketiga nelayan itu agar dapat  dievakuasi ke New Delhi.

Setibanya  di Port  Blair, Tim KBRI telah melakukan beberapa  pendekatan kepada beberapa otoritas setempat seperti kantor  registrar, imigrasi, dan  kepolisian, sehingga ketiga  nelayan  tersebut dapat dievakuasi ke New Delhi, untuk selanjutnya bersama para WNI lainnya dapat kembali ke Jakarta, Indonesia.

Duta Besar Indonesia untuk Republik India, Arto Suryodipuro, mengungkapkan rasa suka citanya karena KBRI New Delhi dengan segala upaya dapat memulangkan ketiga nelayan yang telah  meninggalkan  keluarganya lebih dari setahun lamanya.  

Dubes Arto juga menyampaikan apresiasi kepada otoritas di Andaman  dan Nicobar yang telah memberikan kemudahan dan dukungan. Pemulangan  ketiga nelayan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama  yang  intensif antara KBRI New Delhi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan juga Direktorat Pelindungan WNI dan BHI, Kemlu. (RO/OL-12)