Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DUTA Besar Korea Utara (Korut) untuk PBB Kim Song, Selasa (29/9), mengatakan negaranya memiliki pencegah perang yang andal dan efektif untuk pertahanan diri dan sekarang akan fokus pada pengembangan ekonomi.
"Berdasarkan jaminan yang dapat diandalkan untuk menjaga keamanan negara dan rakyat, DPRK sekarang mengarahkan semua upaya untuk pembangunan ekonomi," kata Kim, menggunakan nama resmi negaranya Republik Demokratik Rakyat Korea.
Berbicara di depan Majelis Umum PBB, Kim juga mengatakan situasi antiepidemi di negara itu sekarang di bawah kendali yang aman dan stabil untuk menahan penyebaran virus korona baru.
Baca juga: Tegas Hadapi PM Vanuatu, DPR Apresiasi Sikap Diplomat RI
Korut mengatakan tidak memiliki kasus yang dikonfirmasi meskipun beberapa pejabat Amerika Serikat (AS) meragukan klaim itu.
Sudah terbebani oleh sanksi internasional yang keras atas program rudal nuklir dan balistik mereka, Pyongyang juga menghadapi kerusakan ekonomi yang signifikan dari penutupan perbatasan yang ketat dan tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah wabah covid-19. Negara itu juga berjuang mengatasi kerusakan akibat badai dan banjir baru-baru ini.
"Faktanya kami sangat membutuhkan lingkungan eksternal yang mendukung pembangunan ekonomi," katanya. "Tapi, kami tidak bisa menjual martabat kami hanya dengan harapan akan transformasi brilian - martabat yang telah kami pertahankan sama berharganya dengan kehidupan kami sendiri. Ini adalah posisi teguh kami."
Dia mengatakan Korut masih terancam oleh perangkat keras militer seperti pesawat tempur siluman yang digunakan di Semenanjung Korea dan segala jenis serangan nuklir langsung ditujukan kepada 'Negeri Juche' itu.
"Perdamaian sejati hanya dapat dijaga jika seseorang memiliki kekuatan mutlak untuk mencegah perang itu sendiri," kata Kim.
"Karena kami telah memperoleh penangkal perang yang andal dan efektif untuk pertahanan diri dengan mengencangkan ikat pinggang kami, perdamaian dan keamanan semenanjung Korea dan kawasan itu sekarang dipertahankan dengan kuat," lanjutnya.
Para pengawas sanksi PBB yang independen, Agustus lalu, melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Korut terus menjalankan program senjata nuklir mereka.
Beberapa negara percaya Pyongyang mungkin mengembangkan perangkat nuklir miniatur agar sesuai dengan hulu ledak rudal balistiknya.
Pemimpin Korut Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak 2018, tetapi gagal membuat kemajuan dalam seruan AS kepada Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk diakhirinya sanksi.
Partai berkuasa Korut merencanakan kongres pada Januari untuk memutuskan rencana lima tahun baru. Setelah pertemuan partai mencatat penundaan serius dalam meningkatkan ekonomi nasional dan standar hidup. (CNA/OL-1)
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved