DOKUMEN normalisasi hubungan yang ditandatangani Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel secara samar-samar menyerukan 'solusi untuk konflik Israel-Palestina'. Tetapi tidak secara eksplisit menyinggung solusi dua negara atau masalah permukiman ilegal Israel.
Kesepakatan normalisasi yang ditandatangani Israel dengan UEA dan Bahrain, Selasa (15/9), tidak termasuk komitmen mengupayakan solusi dua negara, melainkan cukup dengan mengupayakan akhir yang 'adil' untuk konflik Israel-Palestina.
Beberapa jam setelah upacara penandatanganan di halaman Gedung Putih, Gedung Putih merilis teks perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu, yang tampaknya menunjukkan kemenangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Baca juga:Trump Yakin Arab Saudi akan Akui Israel
Sejak mengemukakan pandangannya terhadap paradigma dua negara dalam sebuah pidato pada 2009 di Universitas Bar Ilan, Neyanyahu perlahan-lahan beralih dari dukungannya terhadap konsep tersebut.
Dalam dokumen 'Perjanjian Perdamaian' yang ditandatangani Israel dan UEA, kedua belah pihak 'mengingatkan kembali' rencana perdamaian Trump Januari lalu, sebuah proposal yang ditentang keras oleh Otoritas Palestina, karena memberi jalan bagi pencaplokan Israel atas semua permukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordania.
Kedua belah pihak kemudian berkomitmen "untuk melanjutkan upaya mereka untuk mencapai solusi yang adil, komprehensif, realistis, dan bertahan lama untuk konflik Israel-Palestina."
Perjanjian tersebut kemudian menyatakan dalam semangat perjanjian damai yang dicapai Israel dengan Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. Israel dan Abu Dhabi berkomitmen untuk bekerja sama untuk mewujudkan solusi yang dinegosiasikan untuk konflik Israel-Palestina yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang sah kedua belah pihak, dan untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran Timur Tengah yang komprehensif."
Dalam dokumen “Deklarasi Perdamaian” yang tidak terlalu formal yang ditandatangani Israel dengan Bahrain, kata-katanya hampir identik. Deklarasi Israel-Bahrain menyatakan kedua pihak akan melanjutkan "upaya untuk mencapai resolusi yang adil, komprehensif, dan abadi untuk konflik Israel-Palestina."
Keputusan normalisasi hubungan dikritik banyak pihak. Pasalnya UEA dan Bahrain telah menjadi pendukung kuat solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. (Times of Israel/OL-1)
