Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI yang berkuasa di Singapura, Partai Aksi Rakyat (PAP), sukses mempertahankan kekuasaan mereka dalam pemilu yang digelar sejak Jumat (10/7). Namun, dukungan terhadap PAP merosot saat kelompok oposisi meraup tambahan dukungan.
Pemilu Singapura kali ini digelar di tengah pandemi covid-19. Karenanya, para pemilih diminta menggunakan masker dan sarung tangan serta tetap menjaga jarak saat memberikan suara mereka.
PAP yang telah berkuasa selama enam dekade di Singapura telah diperkirakan meraih kemenangan. Mereka sukses merebut 83 dari 93 kursi di parlemen serta 61,2% suara.
Baca juga: Analis Prediksi Partai Aksi Rakyat Menangi Pemilu Singapura
Namun, jumlah suara yang dimenangkan PAP turun dari hampir 70% suara yang mereka raih dalam pemilu sebelumnya pada 2015.
Adapun kelompok oposisi, Partai Pekerja, memenangkan 10 kursi, raihan terbaik mereka sepanjang sejarah.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, terlihat jelas kecewa, mengakui bahwa persentase kemenangan PAP tidak seperti yang mereka harapkan.
"Hasil pemilu ini merefleksikan kesakitan dan ketidakjelasan yang dirasakan warga Singapura selama krisis ini. Mereka kehilangan pemasukan dan khawatir dengan pekerjaan mereka," ujar Lee. "Ini memang bukan pemilu yang menyenangkan.
Singapura memang mengalami hantaman telak akibat pandemi covid-19. 'Negeri Singa' itu diperkirakan akan mengalami resesi terburuk mereka sejak meraih kemerdekaan pada 1965. (AFP/OL-1)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved