Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI yang berkuasa di Singapura, Partai Aksi Rakyat (PAP), sukses mempertahankan kekuasaan mereka dalam pemilu yang digelar sejak Jumat (10/7). Namun, dukungan terhadap PAP merosot saat kelompok oposisi meraup tambahan dukungan.
Pemilu Singapura kali ini digelar di tengah pandemi covid-19. Karenanya, para pemilih diminta menggunakan masker dan sarung tangan serta tetap menjaga jarak saat memberikan suara mereka.
PAP yang telah berkuasa selama enam dekade di Singapura telah diperkirakan meraih kemenangan. Mereka sukses merebut 83 dari 93 kursi di parlemen serta 61,2% suara.
Baca juga: Analis Prediksi Partai Aksi Rakyat Menangi Pemilu Singapura
Namun, jumlah suara yang dimenangkan PAP turun dari hampir 70% suara yang mereka raih dalam pemilu sebelumnya pada 2015.
Adapun kelompok oposisi, Partai Pekerja, memenangkan 10 kursi, raihan terbaik mereka sepanjang sejarah.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, terlihat jelas kecewa, mengakui bahwa persentase kemenangan PAP tidak seperti yang mereka harapkan.
"Hasil pemilu ini merefleksikan kesakitan dan ketidakjelasan yang dirasakan warga Singapura selama krisis ini. Mereka kehilangan pemasukan dan khawatir dengan pekerjaan mereka," ujar Lee. "Ini memang bukan pemilu yang menyenangkan.
Singapura memang mengalami hantaman telak akibat pandemi covid-19. 'Negeri Singa' itu diperkirakan akan mengalami resesi terburuk mereka sejak meraih kemerdekaan pada 1965. (AFP/OL-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved