Google Siap Bayar Konten Berita yang Terbit

HARI ini, Google umumkan akan membayar penerbit media di tiga negara untuk konten berita yang dimuat serta menawarkan akses gratis ke situs berita paywalled.

Penerbit di tiga Negara itu yakni Grup Spiegel di Jerman, Diarios Associados Brasil serta penerbit Australia seperti Schwartz Media, The Conversation, dan Solstice Media.

Dalam sebuah posting blog, perusahaan mengatakan akan meluncurkan "program lisensi untuk membayar penerbit untuk konten berkualitas tinggi untuk pengalaman berita baru" yang akan diluncurkan akhir tahun ini.

Pengumuman itu , muncul setelah adanya upaya hukum  di Prancis dan Australia terkait penolakan Google untuk membayar konten yang dipublikasikan.

Wakil presiden Google  Manajemen Produk, Brad Bender  mengatakan telah berdiskusi dengan penerbit yang bermitra - termasuk Grup Spiegel di Jerman dan Diarios Associados Brasil.

Baca juga : Berburu Manisnya Salak Indonesia di Negeri Kamboja

"Google juga akan menawarkan akses gratis bagi pengguna untuk membaca artikel paywalled di situs penerbit," katanya

Menurut Bender, program itu sudah dibangun sejak 2018 yang disebut Google News Initiative sebuah proyek senilai $ 300 juta yang bertujuan untuk mengatasi disinformasi online dan membantu situs berita tumbuh secara finansial.

Program itu juga muncul karena banyaknya desakan agar raksasa teknologi internet, terutama Google agar membayar konten. Di Eropa misalnya (termasuk AFP) telah mendesak Uni Eropa mengadopsi undang-undang yang mewajibkan perusahaan internet untuk membayar bahan berita yang mereka dapatkan.

Otoritas Persaingan Prancis, April lalu mengatakan,  setiap perusahaan harus mulai membayar konten berita berasal dari intitusi media dan diperintahkan untuk berunding setelah selama ini tidak mematuhi undang-undang hak cipta digital baru Eropa.

Dan awal bulan ini, Google menolak permintaan dari penerbit berita Australia yang minta bayar ratusan juta dolar per tahun sebagai kompensasi berita lokal sesuai aturan pembagian pendapatan yang diberlakukan pemerintah setempat. (AFP/OL-2)