Anwar Ajak PH Move On Demi Rakyat Malaysia

PRESIDEN Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim mendesak Pakatan Harapan (PH) untuk move on. Komentarnya menyusul pembentukan pemerintah federal baru yang melibatkan mantan sekutu Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Anwar, ketika ditanya apakah dia merasa dirampas haknya untuk menjadi perdana menteri Malaysia kedelapan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak langsung mengamini saran tersebut. Tapi ia menunjukkan posisi yang dijanjikan itu hilang sebagai akibat dari pengkhianatan dari orang-orang di dalam partainya.

"Maksud saya, ada pengkhianatan yang jelas, tapi seperti yang sudah saya katakan kita harus pindah. Saya cukup murah hati untuk menerima bahwa kita perlu membentuk pemahaman ini dengan Tun Dr Mahathir (Mohamad), yang kami lakukan, hanya untuk membantu mengamankan dan menyelamatkan bangsa ini dari mereka yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya ketika bertemu di markas PKR, Minggu sore (1/3) .

“(Ini) supaya kita tidak kehilangan fokus pada reformasi kelembagaan dan program untuk rakyat,” tambahnya.

Anwar menyarankan mereka yang berkuasa hanya akan memprioritaskan diri mereka sendiri dan hanya tertarik untuk menggunakan kekuasaan alih-alih memperbaiki keadaan rakyat.

“Yang lebih buruk adalah masalah rakyat, keprihatinan rakyat; kemiskinan, ketimpangan, reformasi institusi tidak ada dalam agenda mereka. "Karena satu-satunya rencana mereka adalah untuk mengamankan kekuasaan, bahkan dengan mereka yang sangat korup, dan telah dikenal secara internasional atas penyalahgunaan kekuasaan ketika mereka menjabat," paparnya tanpa menyebut siapa pun.

Anwar dinobatkan calon perdana menteri setelah tidak setuju dengan saran Mahathir untuk membentuk pemerintah persatuan nonpartisan.

Namun, belakangan PH memberikan dukungannya kepada Mahathir setelah kemungkinan Muhyiddin menjadi perdana menteri kian jelas dengan dukungan UMNO dan PAS.

PH hari ini menjadi blok oposisi setelah Muhyiddin diambil sumpah sebagai perdana menteri, sebagai bagian dari apa yang disebut pemerintah Perikatan Nasional. (Malay Mail/OL-13)