UE Awasi Implementasi Fase Satu AS-Tiongkok

UNI Eropa (UE) akan menantang perjanjian perdagangan Tiongkok-AS di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika pakta itu menciptakan distorsi di pasar yang merugikan perusahaan UE.

Duta Besar UE untuk Tiongkok, Nicolas Chapuis, Jumat (17/1), mengatakan kepada wartawan bahwa Blok 28 negara itu akan memantau implementasi dari kesepakatan fase satu yang ditandatangani, Rabu (15/1), oleh Presiden Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He.

“Menurut pendapat kami, target kuantitatif tidak kompatibel dengan WTO jika mengarah pada distorsi perdagang­an,” kata Chapuis. “Jika masalah itu terjadi, kami akan melangkah ke WTO untuk menyelesaikan masalah tersebut.”

Dia mengatakan, selama pertemuan di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dia diberikan jaminan formal bahwa sama sekali tidak akan ada bisnis Eropa yang terpengaruh oleh kesepakatan Beijing-Washington.

Dubes Chapuis menekankan bahwa Uni Eropa berada di kapal yang sama dengan AS meskipun ada perbedaan.

“Kami pikir kebijakan pelibatan, kejelasan, kemungkin­an untuk mencapai kesepakatan yang cerdas ialah hal menarik bagi kami dan pelibatan ketimbang konfrontasi merupakan jalan yang benar,” kata Chapuis.

Sebelumnya Komisaris Perdagangan Uni Eropa Phil Hogan mengatakan, Kamis (16/1), Uni Eropa akan memantau dengan saksama kesepakatan perdagangan fase satu yang baru ditandatangani antara Washington dan Beijing.

“AS berhak atas kesepakatan apa pun yang diinginkannya dengan Tiongkok. Namun, jika itu tidak kompatibel dengan WTO, kita memiliki masalah,” ujarnya.

Prinsip WTO mengatakan negara-negara tidak dapat mendiskriminasi antarmitra dagang.

Di bawah kesepakatan itu, Tiongkok setuju untuk mengimpor tambahan US$200 miliar dalam produk-produk AS selama dua tahun, di atas tingkat yang dibeli pada 2017, termasuk tambahan US$32 miliar pada barang-barang per­tanian.

Sementara itu, AS telah berjanji untuk memangkas setengah tarif 15% yang dikenakan atas barang-barang konsumsi Tiongkok senilai US$120 miliar seperti pakaian pada September. Namun, pajak perbatasan yang dikenakan akan tetap berlaku untuk dua pertiga lebih dari US$500 miliar impor dari ‘Negeri Tirai Bambu’.

Tidak langgar WTO

Paul Tan dari firma hukum Rajah & Tann di Singapura, yang berspesialisasi dalam penyelesaian sengketa internasional, mengatakan kepada AFP bahwa kesepakatan itu mungkin tidak melanggar aturan WTO karena jenis barang yang dibeli dari AS bisa berbeda dari negara lain, atau bahkan tidak tersedia.

“Saya tidak berpikir kesepakatan perdagangan membalikkan penaikan tarif barang-barang AS setelah perang dagang pecah, misalnya, jadi saya ragu itu bisa dibaca sebagai perlakuan yang lebih istimewa,” terangnya.

Di sisi lain, harga minyak dunia kembali menguat tipis seiring dengan ditekennya kesepakatan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Hal itu dinilai telah memicu optimistisme pasar akan peningkatan permintaan energi pada 2020.

Dikutip dari Bloomberg, Jumat (17/1) pukul 08.35 WIB, harga minyak jenis brent untuk kontrak Maret 2020 naik 0,02% ke level US$ 64,63 per barel. Di sisi lain, harga minyak jenis west texas intermediate (WTI) untuk kontrak Februari 2020 naik 0,02% menjadi US$58,53 per barel. (AFP/CNBC/I-1)