Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEORANG ajudan pengacara Donald Trump mengklaim presiden tahu persis apa yang sedang terjadi untuk menekan Ukraina agar menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya, Hunter.
Lev Parnas mengatakan, kepada MSNBC dia berangkat ke Ukraina untuk menekan para pejabat atas nama Trump dan pengacara pribadinya, Rudy Giuliani. Tujuan lainnya merusak reputasi Biden, saingan potensial Trump dalam pemilu AS tahun depan.
Presiden Trump menyangkal keterlibatan dalam skandal Ukraina. Trump juga menegaskan tidak mengenal Parnas--pengusaha Ukraina- Amerika dan donor partai Republik yang menghadapi dakwaan terpisah atas pelanggaran dana kampanye.
Dalam wawancara yang disiarkan, Rabu (15/1), Parnas mengatakan Trump mengetahui semua langkahnya.
"Saya tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan Rudy Giuliani atau presiden. Mengapa lingkaran dalam Presiden Ukraina Zelensky atau Menteri Dalam Negeri (Arsen) Avakov atau semua orang ini atau (mantan) Presiden (Petro) Poroshenko bertemu dengan saya?,'' tegasnya.
"Siapa saya? Mereka disuruh bertemu dengan saya. Dan itulah rahasia yang mereka coba pertahankan. Saya di lapangan mengeksekusi pekerjaan mereka," tambahnya.
Menurut Parnas, Trump memutuskan untuk meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk menyelidiki kegiatan Joe Biden dengan menahan bantuan militer.
Parnas juga mengatakan, dia mengatakan kepada seorang pejabat Ukraina Wakil Presiden AS Mike Pence tidak akan menghadiri pelantikan Presiden Zelensky kecuali jika ada penyelidikan terhadap Joe Biden.
“Pejabat Gedung Putih lainnya tahu tentang dugaan kampanye melawan Biden,” klaim Parnas.
Mereka termasuk Jaksa Agung William Barr dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, yang menurut Parnas ‘100%’ tahu tentang kampanye mendiskreditkan Biden. (BBC/OL-11)
Bagi dunia, diharapkan Pence dapat mengembalikan nilai-nilai AS selama ini yang mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan AS semata.
KOMITE Kehakiman DPR Amerika Serikat (AS) membuka debat terbuka atas dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump pada Rabu (11/12)
Anggota Partai Demokrat dan Republik yang duduk di Komisi Hukum DPR AS melakukan voting yang berakhir 23-17 untuk menyepakati dua dakwaan pemakzulan terhadap Trump.
KOMITE Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS), Jumat (13/12) waktu setempat, menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
Mengacu pada kesalahan peradilan yang terkenal dalam sejarah AS abad ke-17, Trump mengatakan ia diberi hak yang lebih sedikit daripada mereka yang diadili dalam ‘Salem Witch Trials’.
Para anggota DPR AS akan memberikan suara mereka terhadap dua pasal pemakzulan Trump yakni tuduhan menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas urusannya dengan Ukraina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved