Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
TURKI dan kelompok pembela hak asasi internasional mengecam vonis dari pengadilan Arab Saudi terkait kasus wartawan Jamal Khashoggi pada 2018. Mereka menilai pengadilan Saudi gagal memutuskan secara adil.
Lima lima pelaku pembunuh Khashoggi telah divonis hukuman mati pada Senin (23/12). Aksi pembunuhan keji terhadap Khasoggi dilakukan dilakukan di dalam Gedung Konsulat Kerajaan Saudi di Istanbul, Turki, pada Oktober 2018.
Namun dua orang kepercayaan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) yang diduga kuat terlibat justru dibebaskan.
Pihak kejaksaan Saudi mengatakan telah memeriksa 31 orang terkait pembunuhan Khashoggi dan 11 orang dinyatakan terlibat pembunuhan. Tiga orang divonis hukuman penjara 2 tahun dan sisanya dibebaskan. Namun tidak disebutkan nama-nama terdakwa dibebaskan.
"Investigasi menunjukkan bahwa pembunuhan tidak direncanakan sebelumnya. Keputusan diambil seketika," kata Wakil Jaksa Penuntut Umum Shalaan al-Shalaan. Pernyataan jaksa tersebut jelas bertentang dengan hasil investigasi dari tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tutupi kasus sejak awal
Kepada Al Jazeera, jura bicara Pemantau HAM Internasional Ahmed Benchemsi mengatakan keputusan belum sesuai harapan kendati cukup puas.
"Kasus ditutup-tutupi secara rahasia sejak awal, dan ini masih...sampai sekarang...Kami tak tahu identitas para pelaku yang menggunakan topeng. Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab secara pasti," kata Benchemsi.
"Para jaksa Saudi bahkan tidak berusaha menginvestigasi level atas dari kejahatan ini dan apakah mereka memainkan peran dalam memerintah termasuk Pengeran Mohammaed bin Salman," tambahnya .
Sebelum terjadi pembunuhan, Khashoggi kerap mengkritik kebijakan MBS yang tinggal di Amerika serikat (AS) dengan mendapat status pemberian untuk menetap.
Hal senada diungkapkan otoritas Turki. Intelijen Turki menyimpulkan bahwa Khashoggi memang telah direncanakan untuk dibunuh. Badan Intelijen AS (CIA) mengatakan bahwa MBS sangat mungkin yang memerintahkan tim pembunuh untuk menghabisi nyawa Khasoggi.
Namun pihak Kerajaan Arab Saudi terus membela MBS dan menegaskan secara berulang bahwa MBS tidak terlibat dalam pembuhan Khashoggi. (AFP/Aljazeera/OL-09)
Jerman melanjutkan ekspor senjata langsung ke Arab Saudi dengan menyetujui penjualan rudal. Langkah ini mengakhiri blokade yang berlaku sejak 2018.
MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Hakim federal Washington John Bates mengikuti permintaan pemerintah AS bahwa Salman menikmati kekebalan di pengadilan AS sebagai kepala negara asing.
Pernyataan Gedung Putih itu menanggapi kecaman Amnesty International yang menyebut pemberian imunitas untuk Pangeran Mohammed bin Salman adalah pengkhinatan.
Seorang wanita Arab Saudi baru-baru ini divonis penjara selama 45 tahun. Ini karena ia menggunakan Twitter untuk menantang raja dan putra mahkota negara itu.
Putra mahkota menyinggung tindakan AS yang mencoba memaksakan nilai-nilainya kepada negara lain, dapat menjadi bumerang.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved