Pengadilan AS Lindungi Pangeran Arab di Kasus Khashoggi

Pengadilan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (6/12) menolak gugatan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Hakim federal Washington John Bates mengikuti permintaan pemerintah AS bahwa Salman menikmati kekebalan di pengadilan AS sebagai kepala negara asing.

Bates mengatakan gugatan perdata yang diajukan oleh janda Khashoggi, Hatice Cengiz dan kelompok aktivis DAWN membuat argumen yang kuat. Mereka menyebut Pangeran Mohammed berada di balik pembunuhan itu.

Namun dia memutuskan tidak memiliki kekuatan untuk menolak sikap resmi pemerintah AS, yang disampaikan dalam pernyataan resmi ke pengadilan pada 17 November. Dalam keputusan itu sang pangeran memiliki kekebalan sebagai pemimpin asing.

Bahkan jika sang pangeran baru saja diangkat sebagai perdana menteri cabang eksekutif pemerintah AS akan tetap melindunginya dari tuduhan hukum. "Kekebalan bin Salman oleh Pengadilan ini akan mengganggu tanggung jawab tersebut," kata Bates.

Dia mengatakan tuduhan pembunuhan terhadap Salman dan keputusan pemerintah AS membuatnya gelisah. Namun Bates mengaku tidak punya pilihan lain dalam kasus tersebut.

Pangeran Salman telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun di bawah ayahnya, Raja Salman. Salah satu pengkritik sang pangeran yang paling vokal, Khashoggi adalah seorang jurnalis dan aktivis yang berbasis di Amerika Serikat dan dibunuh ketika berada di Turki.

Tubuhnya dipotong-potong dan dibuang. Pengadilan Saudi pada 2020 memenjarakan delapan orang selama antara tujuh dan 20 tahun atas pembunuhan tersebut. Tahun lalu, Presiden AS Joe Biden mendeklasifikasi laporan intelijen yang menemukan bahwa Pangeran Mohammed telah menyetujui operasi terhadap Khashoggi.

Pembunuhan itu sangat mempererat hubungan antara Washington dan Riyadh. Tetapi didorong oleh kebutuhan politik Timur Tengah, terutama ancaman dari Iran, dan kekuatan Arab Saudi atas pasar minyak.

Biden melakukan perjalanan ke negara itu pada Juli dalam suatu langkah yang dianggap sebagian bertujuan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Namun demikian, Biden menyebutkannya dalam pembicaraannya dengan putra mahkota, menyebut pembunuhan itu keterlaluan. (AFP/OL-12)