Janji Brexit pada 2020, Johnson Janji Kerahkan Seluruh Tenaga

PEMERINTAH Inggris, Selasa (17/12), mengatakan akan membuat undang-undang untuk memastikan periode transisi pasca-Brexit agar tidak melampaui tenggat pada 2020.

Pengumuman tersebut bersamaan dengan digelarnya rapat kabinet menteri dan pertemuan parlemen pertama, sejak pemilu digelar pada Kamis (12/12) lalu.

Anggota parlemen Inggris telah diambil sumpah jabatannya pada Selasa (17/12). Pada kesempatan itu pula, Lindsay Hoyle dari Partai Buruh kembali terpilih sebagai Ketua DPR Inggris. Adapun program legislatif pemerintah akan ditetapkan Ratu Elizabeth II pada Kamis (19/12).

Rencana legislatif yang akan diuraikan termasuk RUU Perjanjian Penarikan yang akan mengabadikan, dalam hukum Inggris, mengenai ketentuan keluarnya Inggris dari UE.

Diperkirakan pemungutan suara terkait RUU tersebut akan digelar di parlemen Inggris, Jumat (20/12) mendatang.

Baca juga: Johnson Ajak Warga Inggris Lupakan Perbedaan

“RUU Penarikan yang baru akan secara hukum melarang pemerintah menyetujui perpanjangan apa pun,” terang seorang pejabat senior pemerintah Inggris.

Masa transisi pasca-Brexit akan berlanjut hingga 31 Desember 2020. Pemerintah Inggris dan Dewan Eropa berharap akan menegosiasikan kemitraan ekonomi dan keamanan baru guna menggantikan 46 tahun integrasi Inggris dengan UE.

Inggris pun memiliki opsi memperpanjang periode transisi pasca-Brexit tersebut, namun Johnson menolaknya.

Kantor perdana menteri Inggris menyebut Johnson bermaksud mengabadikan 2020 dalam undang-undang sebagai momentum keluarnya Inggris dari UE.

Pada kesempatan itu pula, Johnson berjanji bekerja keras dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menepati janji pemilunya, yakni menyelesaikan Brexit sebelum batas waktu 31 Januari mendatang.

“Kita perlu membayar kepercayaan mereka dan bekerja 24 jam sehari, bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkannya," pungkas Johnson, Selasa (17/12).

Saat berbicara pada pertemuan pertama kabinetnya setelah kemenangan besar yang diraihnya dalam pemilu - yang ia sebut dengan gempa politik. Johnson mengatakan capaian dalam pemilu tersebut belum seberapa.

"Anda belum melihat apa-apa, kawan," ujar Johnson berjanji, tanpa memberi detail petunjuk yang dimaksudkannya.

Adapun saat berbicara kepada parlemen, Johnson mengatakan parlemen Inggris tidak akan menyia-nyiakan waktu bangsa Inggris dalam kebuntuan, perpecahan, dan penundaan terkait Brexit.

"Kita akan menyelesaikan Brexit dan kita akan melanjutkan memberikan prioritas rakyat Inggris," tukas Johnson.

Perdana Menteri Boris Johnson yang menang dengan meraih mayoritas kursi dalam pemilu pada Kamis (12/12) lalu, berjanji menyelesaikan Brexit dan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) pada 31 Januari mendatang.

Partai Konservatif berhasil mengamankan ambang batas 326 kursi di parlemen untuk menjadi pemerintahan mayoritas. Dari total 650 kursi, Konservatif menguasai 362 kursi. (afp/bbc/nytimes/OL-2)