Pemakzulan Trump Masuki Minggu Krusial

PROSES pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump di Kongres Amerika Serikat (AS) yang terbelah tajam memasuki fase baru, Senin (9/12). Komite ­Kehakiman Dewan mengadakan sidang yang diperkirakan ­menghasilkan tuduhan khusus terhadap pemimpin ­Republik itu.

Demokrat menuduh Trump menyalahgunakan kekuasa­annya karena diduga menjadikan bantuan militer untuk Ukraina dan pertemuan Gedung Putih dengan Presiden Volodymyr Zelensky sebagai tekanan agar Kiev menyelidiki ­saingan politik potensialnya dari Demokrat, Joe Biden, dan putranya, Hunter Biden.

Trump berkeras tidak melakukan kesalahan apa pun dan mengolok-olok penyelidikan sebagai hoaks. Namun, politisi Demokrat percaya mereka memiliki bukti yang menunjukkan Trump menempatkan kepentingan politik pribadinya di atas kepentingan negara.

“Saya pikir kasus yang kita miliki, jika diajukan ke juri, akan menghasilkan vonis bersalah dalam waktu sekitar 3 menit,” kata Ketua Komite Kehakiman Dewan, Jerry Nadler.

Anggota Kongres itu, yang merupakan musuh lama Trump yang berasal dari New York, tidak ­menyampingkan kemungkinan pemungutan suara pemakzulan di DPR yang dikuasai Demokrat pada akhir minggu.

“Tujuan saya ialah melakukannya secepat mungkin, tapi seadil mungkin,” ujarnya.

Kasus pemakzulan dimulai akhir September dengan pembukaan penyelidikan DPR. Persidangan akan dimulai pada awal 2020 di ­Senat yang dikontrol ­Republik, tempat Trump diperkirakan akan menang.

Memecah belah

Juru bicara Trump, ­Stephanie Grisham, me­nuduh Demokrat memper­senjatai pemakzulan, “Itu memalukan dan memecah belah negara ini.”

Nadler akan mengadakan sidang di komitenya pada Senin (9/12) pukul 09.00 waktu setempat untuk ­mendengarkan bukti dari pengacara Demokrat dan Republik dari Komite Intelijen dan Kehakiman.
Ia tidak akan berspekulasi tentang apa yang mungkin dimasukkan pasal-pasal pemakzulan meskipun spekulasi berpusat pada penyalah­gunaan kekuasaan dan me­rintangi keadilan.

Dia mengindikasikan dugaan sentral bahwa Trump meminta campur tangan asing dalam pemilu AS, baik untuk 2016 maupun 2020. Trump juga dianggap ­berusaha menutupinya sehingga menimbulkan bahaya nyata dan saat ini bagi integritas pemilu mendatang.

Ketua Komite Intelijen Adam Schiff mengatakan kepada CBS, ada banyak bukti presiden memaksa Ukraina untuk ikut campur dalam pemilu AS. Hal yang lebih serius, Trump berusaha ­menghalangi penyelidikan.

Kebanyakan politikus Republik menyatakan tak ada bukti langsung Trump bersalah menekan Ukraina demi keuntungan politik pribadi. “Mereka tidak ­memiliki kasus pemakzulan,” kata Whip Steve Scalise di Twitter.

Sebaliknya, mayoritas Demokrat bergerak maju agar ada pemungutan suara terkait pemakzulan. Hal itu bisa membuat Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton. Richard Nixon mengundurkan diri sebelum pemakzulan dibawa ke pemungutan suara. (AFP/I-1)