Diplomasi Ekonomi Indonesia Jadi Prioritas Pertama Polugri RI

PRIORITAS politik luar negeri (polugri) Indonesia dalam 5 tahun ke depan menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan fokus pada kontinuitas dan penajaman sejumlah aspek. Retno menyebut polugri Indonesia dalam 5 tahun ke depan bertumpu pada prioritas 4+1.

Salah satu hal yang akan ditekankan dalam polugri Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ialah diplomasi ekonomi. Retno menuturkan ada 6 langkah yang akan ditempuh Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi.

"Langkah pertama yang akan dilakukan adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik. Kedua, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, seperti kawasan Afrika, Latin Amerika, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Pasifik," katanya di Jakarta, Selasa (29/10).

Langkah ketiga ialah penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Adapun langkah keempat, akan dilakukan promosi terpadu perdagangan dan investasi, serta mendorong Outbound Investment ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional.

Langkah kelima, diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia.

Baca juga : Promosi Masakan Indonesia ke Seluruh Dunia melalui Gastrodiplomas

“Langkah keenam dan terakhir pada prioritas pertama Indonesia adalah mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM Indonesia,” papar Retno.

Di samping diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan akan kembali menjadi prioritas Indonesia dan ditempatkan menjadi prioritas kedua selama lima tahun ke depan.

Akan ada tiga langkah strategis untuk mengimplementasikan diplomasi perlindungan yakni, meningkatkan integrasi data sehingga terciptanya “one single data” yang akan mempermudah dan memperkuat sistem perlindungan WNI di luar negeri.

Langkah kedua terkait diplomasi perlindungan ialah perbaikan tata kelola menuju migrasi aman, reguler, dan teratur yang dilakukkan secara paralel di tingkat domestik hingga internasional. Terakhir, penguatan upaya pencegahan, di antaranya melalui penguatan edukasi publik.

Adapun prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan ialah diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Retno menjelaskan penyelesaian batas-batas negara akan semakin diintensifkan melalui perundingan.

Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, sebagai indentitas bangsa akan terus digencarkan. Pun begitu halnya, kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan semakin diperkuat.

“Diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal. Kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar. Kita tidak akan mundur satu sentimeter pun untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia,” tegas Retno.

Prioritas keempat adalah meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Retno menyebut lima tahun ke depan akan menjadi tahun yang sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia.

Ia menuturkan, sampai akhir 2020 Indonesia masih akan duduk dalam Dewan Keamanan PBB dan akan menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2021-2022.

Baca juga : Negosiasi Ruang Udara RI-Singapura Harus Perhatikan Kedaulatan

Selain itu, sambung Retno, Indonesia akan menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health (FPGH) pada 2020 dengan mengusung tema Affordable Health Care.

Adapun pada 2023, Indonesia akan menjabat sebagai Ketua ASEAN dan Ketua G-20, serta menjadi tuan rumah ASEAN Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum.

Adapun prioritas tambahan yang dimaksudkan dalam prioritas 4+1 adalah memperkuat infrastruktur dan mesin diplomasi Indonesia. Retno mengungkapkan bahwa kementeriannya akan mendidik dan menelurkan para diplomat andal dan berkualitas.

“Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, dan transformasi digital,” ungkapnya.

Retno berharap, pekerjaan besar polugri dan diplomasi Indonesia selama lima tahun ke depan yang tercakup dalam prioritas 4+1 dapat sukses dijalankan melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. (OL-7)