Trump Klaim Bisa Hentikan Bisnis AS di Tiongkok

PRESIDEN Donald Trump mengklaim bahwa ia memiliki hak mutlak memerin­tahkan perusahaan AS berhenti berbisnis dengan Tiongkok. Trump akan melibatkan penggunaan otoritas eksekutifnya yang luas dengan cara yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya di bawah undang-undang 1977.

Ketika meninggalkan Gedung Putih untuk menghadiri KTT G-7 di Prancis, Trump mengatakan kepada wartawan, “Saya memiliki hak mutlak untuk melakukan itu, tetapi kita akan lihat bagaimana hasilnya.” 

Dia menjelaskan bahwa dia merujuk pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) 1977.

Dalam sebuah tweet, Jumat (23/8), ia menulis, “Untuk semua reporter berita palsu yang tidak memiliki petunjuk tentang apa hukum relatif terhadap kewenang­an presiden, Tiongkok, dll, coba lihat Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat 1977. Kasus ditutup!”

Stephen Vladeck, seorang profesor hukum di University of Texas, mengatakan kepada CNN pada Mei lalu bahwa apa yang ingin dilakukan Trump mungkin berada dalam wewenang Kongres.

“Gagasan di balik otoritas ini ialah bahwa Presiden memiliki posisi yang lebih baik untuk membuat penentuan semacam itu daripada Kongres. Jadi, saya pikir keputusan Presiden mungkin ada dalam undang-undang ini. Namun, saya sangat meragukan pelaksanaan otoritas semacam ini sama dengan yang ada dalam pikiran Kongres,” kata Vladeck.

Hormati perang dagang

Presiden AS Donald Trump, Minggu (25/8), mendukung Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebagai orang yang tepat untuk Brexit dan mengirim sinyal beragam tentang perang dagangnya dengan Tiongkok pada pertemuan puncak G-7 yang didominasi oleh kekhawatiran tentang ekonomi global.

Pada pertemuan mereka, Johnson sekali lagi menekankan pesan umum dari para pemimpin Eropa di pertemuan puncak tentang meningkatnya perang perdagangan Trump dengan Tiongkok. “Kami mendukung perdamaian perdagangan secara keseluruhan,” kata Johnson kepada Trump.

Presiden Amerika, selama pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di KTT Kelompok Tujuh, ditanya apakah ia memiliki pemikiran kedua tentang peningkatan perang perdagangan. Trump menjawab, “Ya, tentu, meng­apa tidak?”

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa pernyataan Presiden Donald Trump tentang penyesalan atas perang dagangnya terhadap Tiongkok telah di-salahpahami sebagai pelunakan posisinya. “Presiden ditanya apakah dia punya pemikiran kedua tentang peningkatan perang perdagangan dengan Tiongkok. Jawabannya telah banyak disa­lahtafsirkan,” kata juru bicara Stephanie Grisham.

“Presiden Trump merespons dengan tegas karena dia menyesal tidak menaikkan tarif lebih tinggi,” ujar Grisham.

Tiongkok mengumumkan penolakannya atas keputusan Washington. AS diminta untuk mengakhiri tindakannya yang salah ini jika tidak ingin muncul sejumlah konsekuensi. (CNN/AFP/*/I-1)