Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PETUGAS di lepas pantai Libia mengatakan bahwa pihaknya telah mengevakuasi 62 jasad migran, Jumat, (26/7) waktu setempat. Migran tewas setelah menyeberangi laut untuk mencari tempat suaka yang lebih layak jika dibandingkan dengan negara mereka.
Sementara itu, ada sekitar 145 migran yang telah diselamatkan oleh petugas pantai Libia. Ratusan migran ini tenggelam di laut setelah kapal yang mereka tumpangi karam karena kelebihan muatan. “Tim Bulan Sabit Merah kami telah membantu proses evakuasi 62 migran dari perairan sejak Kamis malam,” ujar kepala unit penyelamatan Bulan Sabit Merah Libia Abdelmoneim Abu Sbeih.
“Tubuh para migran itu mengambang di pantai terus menerus,” tambahnya.
Tak hanya petugas penjaga pantai dan Palang Merah Libia yang membantu proses penyelamatan. Seorang nelayan yang tengah melaut juga membantu proses evakuasi migran.
Kepala badan pengungsi PBB Filippo Grandi menyebut kecelakaan itu merupakan kejadian terburuk tahun ini.
Juru bicara angkatan laut Libia Jenderal Ayoub Kacem mengatakan sebagian besar migran berasal dari Eritrea meskipun Palestina dan Sudan juga di antara kelompok yang menunggu untuk dibawa ke pusat penerimaan.
Otoritas setempat mengumpulkan dan menyimpan jasad para korban, tetapi menghadapi masalah untuk menemukan tempat permakaman bagi mereka.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa ia ‘ngeri’ mendengar tragedi itu. “Kami membutuhkan jalur yang aman dan legal bagi para migran dan pengungsi. Setiap migran yang mencari kehidupan yang lebih baik layak mendapat keselamatan dan martabat,” ujar Antonio Guterres.
Salah satu korban yang selamat, Abdallah Osman, menyebut ketika kapal mereka ada dalam masalah, semua orang tidak bisa mengambil tindakan.
“Banyak anak tidak bisa berenang dan mereka menyerah karena kelelahan,” katanya.
Komisaris tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) mengatakan jumlah kematian yang dikonfirmasi pada rute Libia ke Eropa ialah 164 sejak awal tahun ini.
Eksodus besar dari pantai Afrika utara ke Eropa dimulai setelah pemberontakan 2011 yang menggulingkan diktator Libia Moamar Khadafi.
Para pemimpin Eropa berupaya membendung aliran kapal migran melintasi Mediterania, termasuk bermitra dengan penjaga pantai Libia.
“Peristiwa mengerikan ini sekali lagi menyoroti perlunya perubahan dalam pendekatan terhadap situasi Mediterania. Diperlukan tindakan mendesak untuk mencegah orang naik kapal-kapal ini dengan menawarkan alternatif yang lebih aman dan legal,” kata salah seorang juru bicara UNHCR, Charlie Yaxley. (AFP/I-1)
KECELAKAAN kapal wisata kembali terjadi di perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini, kapal wisata Angin Mamiri dihantam gelombang tinggi.
ARUS sungai Barumun di Sumut kembali menelan korban jiwa setelah Tim SAR gabungan menemukan jasad Amas Muda Harahap dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (1/6).
SEORANG warga Banjarnegara yang tenggelam dan hilang pada Sabtu, 12 April 2025 lalu, di pantai Parangtritis telah berhasil dievakuasi.
Keduanya diselamatkan petugas dan relawan serta nelayan setempat.
Dua mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah, meninggal akibat tenggelam di waduk kampus yang terletak di Jalan Kaligawe Raya, Kota Semarang.
Sebuah kapal pengangkut beras, KM Surya Bahari Tanjung, tenggelam di perairan Desa Batu Berlobang, Kecamatan Bakung Serupun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan bahwa sudah ada 58 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak operasi penindakan imigran di Amerika Serikat hingga saat ini.
PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump tengah mendorong pelaksanaan deportasi massal dengan target ambisius yaitu mendeportasi satu juta imigran tanpa dokumen.
AKSI penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal di berbagai titik di Los Angeles, Amerika Serikat, telah menyulut kecemasan luas di kalangan warga imigran.
Lebih dari 100 imigran ilegal dan lebih dari selusin anggota militer aktif ditahan setelah serangan terhadap sebuah klub malam bawah tanah di Colorado Springs.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem menyatakan AS memiliki hak hukum untuk menggunakan Kamp Tahanan Teluk Guantanamo untuk menahan migran ilegal.
Presiden Trump menandatangani memorandum yang mengarahkan pemerintah federal menyiapkan pangkalan Angkatan Laut AS di Guantanamo Bay, Kuba, menampung migran ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved