Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Amerika Serikat kemarin menyatakan permohonan suaka sebagian besar imigran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko tidak memenuhi persyaratan. Aturan baru yang digulirkan itu bertujuan mendefinisikan kembali kelayakan suaka.
Langkah itu menjadi upaya terbaru pemerintahan Donald Trump yang bertekad membendung aliran imigran tanpa dokumen ke 'Negeri Paman Sam'. Gedung Putih tampaknya frustrasi ketika Kongres AS gagal memperkuat undang-undang imigrasi. Padahal, menghentikan arus imigran menjadi kebijakan utama Presiden AS.
"AS merupakan negara yang murah hati, tetapi kesulitan mengatasi kasus penangkapan dan pemrosesan ratusan ribu imigran tanpa dokumen di sepanjang perbatasan selatan," ujar Jaksa Agung Bill Barr.
"Aturan baru ini akan menekan komunitas penyelundupan oleh para imigran ekonomi. Mereka yang berusaha mengeksploitasi sistem suaka untuk mendapatkan akses ke wilayah AS," imbuh Barr.
Dalam regulasi teranyar, Gedung Putih menargetkan aliran baru gelombang ratusan imigran yang berasal dari Amerika Tengah dan negara-negara lain. Mereka berupaya melintasi perbatasan AS-Meksiko dan meminta suaka. Permintaan seperti itu semakin banyak dilakukan keluarga imigran. Mayoritas imigran beralasan melarikan diri dari kekerasan endemis dan kemiskinan di negara asal. Mereka mencari peluang untuk tinggal di AS dan bisa bergerak bebas sembari menanti putusan kasus yang memakan waktu dua tahun.
Pejabat imigrasi mengungkapkan banyak imigran menghilang di wilayah AS tanpa pernah sekalipun hadir dalam agenda pemeriksaan di pengadilan. Adapun ketentuan dalam aturan baru menyebut suaka yang diajukan imigran dari perbatasan selatan tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan mereka yang belum meminta perlindungan suaka dari salah satu negara yang dilintasi untuk sampai ke wilayah AS. Akan tetapi, aturan tersebut mengecualikan imigran yang memiliki bukti sebagai korban penyiksaan atau penganiayaan.
Belum jelas apakah pemerintah AS ingin para imigran mencari suaka di negara-negara yang pertama kali dilintasi, khususnya Guatemala dan Meksiko. Atau bisa mengajukan permohonan suaka ke AS dengan menunggu di negara-negara tersebut.
Kebijakan baru administrasi Trump langsung menjadi tantangan hukum yang berulang kali menghambat upaya Gedung Putih untuk menurunkan jumlah imigran tanpa dokumen. American Civil Liberties Union (ACLU) siap menuntut aturan baru tersebut.
"Secara sepihak, pemerintahan Trump berusaha membalikkan komitmen hukum dan moral negara untuk melindungi mereka yang melarikan diri dari ancaman. Aturan baru ini jelas melanggar hukum dan kami segera mengajukan tuntutan," pungkas Wakil Direktur ACLU, Lee Gelernt.
Perwakilan Partai Demokrat sekaligus pemimpin House Committee on Homeland Security, Bennie Thompson, menyebut aturan baru suaka terbilang xenofobia dan rasis. "Aturan baru itu melanggar hukum dan harus dihentikan pengadilan. Kami membutuhkan kebijakan imigrasi yang menekankan nilai-nilai Amerika. Presiden terlalu ambisus untuk menginjak-injak (imigran)," kata Thompson.
Jumlah imigran
Pada Mei lalu, jumlah imigran yang ditahan Patroli Perbatasan AS mencapai 144 ribu orang atau tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun pada Juni, jumlahnya mulai turun menjadi 104 ribu orang. Sebagian besar imigran yang ditangkap ialah keluarga dari Guatemala, Honduras, dan El Salvador.
Para pejabat AS menyatakan kondisi tahanan imigran sudah melampaui batas. Banyak anak-anak imigran ditahan dalam situasi tidak layak selama beberapa pekan sampai proses rampung. (AFP/X-11)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan bahwa sudah ada 58 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak operasi penindakan imigran di Amerika Serikat hingga saat ini.
PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump tengah mendorong pelaksanaan deportasi massal dengan target ambisius yaitu mendeportasi satu juta imigran tanpa dokumen.
AKSI penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal di berbagai titik di Los Angeles, Amerika Serikat, telah menyulut kecemasan luas di kalangan warga imigran.
Lebih dari 100 imigran ilegal dan lebih dari selusin anggota militer aktif ditahan setelah serangan terhadap sebuah klub malam bawah tanah di Colorado Springs.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem menyatakan AS memiliki hak hukum untuk menggunakan Kamp Tahanan Teluk Guantanamo untuk menahan migran ilegal.
Presiden Trump menandatangani memorandum yang mengarahkan pemerintah federal menyiapkan pangkalan Angkatan Laut AS di Guantanamo Bay, Kuba, menampung migran ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved