Tiongkok Sebut Aksi Demonstran Hong Kong Tidak Bisa Ditoleransi

PEMERINTAH Tiongkok mengecam aksi para demonstran yang menyerang Gedung Parlemen Hong Kong pada Senin malam waktu setempat. Tindakan itu dinilai sulit untuk ditoleransi.

Berdasarkan laporan kantor berita Xinhua, kantor perwakilan pemerintah Tiongkok di Hong Kong, menyatakan kekecewaan sekaligus mengecam aksi pengepungan gedung parlemen, yang diiringi protes terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi.

"Sebagian unsur melakukan tindak kekerasan yang berlebihan, dengan menyerang gedung legislatif dan menggencarkan serangkaian serangan skala besar. Hal itu sangat mengecewakan dan menghancurkan perasaan," bunyi pernyataan otoritas Tiongkok.

"Tindak kekerasan para demonstran merupakan tantangan ekstrem terhadap aturan hukum Hong Kong. Serta, sudah merusak perdamaian dan stabilitas di Hong Kong. Benar-benar tidak dapat ditoleransi," lanjut pernyataan tersebut.

Kantor perwakilan Tiongkok menyampaikan dukungan terhadap otoritas Hong Kong untuk menyelidiki aksi kekerasan demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Sementara itu, Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau, turut menyatakan kecaman serupa. Mereka bertekad mendukung otoritas Hong Kong dalam penyelidikan kasus pelanggaran pidana.

Peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong ke Tiongkok pada 1 Juli, seharusnya menjadi hari yang menggembirakan. Akan tetapi, perayaan itu dirusak beberapa tindakan radikal dengan dalih protes terhadap RUU esktradisi. "Aksi demonstran telah menginjak aturan hukum dan merusak tatanan sosial Hong Kong. Ini merupakan tantangan besar pada ketentuan "Satu Negara, Dua Sistem," demikian bunyi pernyataan yang mengecam aksi kekerasan.

Ketegangan gerakan protes terhadap RUU ekstradisi semakin meningkat pada Senin kemarin. Petugas kepolisian Hong Kong menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang berhasil memasuki Dewan Legislatif Hong Kong. Demonstran juga kompak mengibarkan bendera kolonial tua pada peringatan kembalinya Hong Kong ke pemerintahan Tiongkok.

Presiden Dewan Legislatif Hong Kong mengatakan perbaikan gedung yang rusak parah, diperkirakan memakan waktu cukup lama. Selama dua pekan mendatang, lanjut dia, pertemuan dewan terpaksa ditiadakan.

Koran pemerintah yang diterbitkan kalangan Partai Komunis, People's Daily, turut menyerukan minimnya toleransi dalam indisen di Hong Kong. "Karena kesombongan dan kemarahan yang membabi buta, pengunjuk rasa mengabaikan hukum dan ketertiban. Masyarakat Tiongkok sadar bahwa kebijakan tanpa toleransi adalah obat mujarab untuk tindakan anarkis. Kalau tanpa kebijakan itu, sama saja dengan membuka Kotak Pandora ," demikian tajuk rencana Global Times versi Tiongkok dan Inggris.(Theguardian/OL-8)