SEORANG pejabat tinggi Iran meminta Amerika Serikat (AS) untuk bernegosiasi dengan rasa hormat, bukan melemparkan ancaman perang. Presiden AS, Donald Trump, telah mengeluarkan peringatan yang tidak menyenangkan kepada Teheran melalui jejaring sosial Twitter.
"Iran berdiri tegak selama ribuan tahun ketika seluruh agresor pergi. Terorisme ekonomi dan ejekan genosida tidak akan membuat Iran berakhir," bunyi cicitan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, dalam akun Twitter-nya.
"Jangan pernah mengancam bangsa Iran. Cobalah lebih menghormati!," imbuhnya.
Pernyataan Zarif menanggapi seruan Trump kepada Iran agar tidak mengancam AS. "Apabila Iran ingin berperang, itu akan menjadi akhir dari Iran. Jangan pernah mengancam AS lagi," lanjut Trump masih dalam cicitannya.
Beberapa jam kemudian, Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan pihaknya cenderung menyukai diplomasi dan negosiasi, tetapi tidak saat ini. "Situasi yang terjadi tidak layak untuk pembicaraan. Kami lebih memilih perlawanan," tegas Rouhani dalam pemberitaan IRNA.
Hubungan antara Washington dan Teheran memburuk dalam setahun terakhir. Kondisi itu dipicu penarikan diri AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), sebuah perjanjian internasional yang menawarkan bantuan sanksi Iran, dengan imbalan pembatasan program nuklir.
Rouhani menanggapi sejumlah langkah AS. Dia menegaskan negaranya tidak akan mematuhi batas kesepakatan yang menyasar stok cadangan uranium.
Di bawah pakta tersebut, Teheran diizinkan untuk menimbun uranium maksimal 300 kilogram (kg). Negara itu juga diminta mengekspor kelebihan stok ke negara lain, baik untuk disimpan maupun dijual. Isi perjanjian juga memungkinkan Iran memperkaya uranium pada 3,67%, level yang sesuai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan jauh di bawah 90% tingkat senjata.
Iran mengancam menarik diri secara bertahap dari perjanjian nuklir 2015. Dengan catatan, jika negara-negara mitra lain yang tergabung dalam kesepakatan, yakni Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Rusia, tidak membantu Iran untuk menghindari sanksi AS. (Aljazeera/Tes)
