Rakyat Mesir Referendum untuk Al-Sisi

RAKYAT Mesir mulai memberikan suara, Sabtu (20/4), dalam referendum yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi ialah mantan pemimpin kudeta yang menampilkan dirinya sebagai ikon stabilitas di wilayah yang bergejolak.

Terlepas dari protes oleh kelompok-kelompok hak asasi, pemungutan suara tiga hari itu diperkirakan akan menyetujui perubahan konstitusional yang akan memperpanjang masa jabatan Sisi hingga setidaknya 2024 di negara terbesar di dunia Arab itu.

Sisi meraih kekuasaannya di tahun-tahun yang bergejolak setelah protes Arab Spring (2011) dengan menggulingkan Hosni Mubarak, yang diikuti dengan naiknya Presiden Mohamed Morsi. Sisi menggulingkan Morsi pada 2013 dan tahun berikutnya memenangi masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Dia terpilih kembali pada Maret 2018 dengan lebih dari 97% suara.

Pengamat internasional mengecam kedua pemilihan itu. Sementara itu, pemerintah Sisi dikecam luas karena melakukan penindasan terhadap lawan-lawannya, baik kelompok Islam maupun kelompok sekuler.

Human Rights Watch menuduh amendemen konstitusi bertujuan untuk memperkuat pemerintahan otoriter Sisi. Sementara itu, Amnesty mengatakan bahwa parlemen telah menunjukkan pengabaian terhadap hak asasi manusia.

Selama beberapa minggu terakhir, jalan-jalan Mesir dibanjiri spanduk dan baliho yang mendesak warga memilih 'Ya'. Kampanye 'Tidak' yang muncul dari diaspora dan online telah diberangus secara menyeluruh. Pemerintah memblokir lebih dari 30.000 domain internet.

Banyak pemilih, seperti pensiunan bankir Ramez Raouf, memandang Sisi sebagai juara stabilitas.

"Dengar, saya menentang beberapa perubahan seperti memperpanjang masa jabatan presiden, tapi saya masih akan memilih 'ya'," kata Raouf, 63, kepada AFP.

Lembaga think tank Soufan Center mengatakan efek utama referendum ialah memperkuat cengkeraman Sisi pada rezim politik Mesir, negara yang telah menjadi lebih otokratis daripada saat diperintah Mubarak. (AFP/Yan/I-1)