Listrik Warga Venezuela Mulai Dibatasi

PRESIDEN Venezuela, Nicolas Maduro, mengumumkan implementasi kebijakan 30 hari penjatahan listrik. Hal itu disampaikan pada Minggu (31/3) setelah sebelumnya pemerintahan Maduro menyatakan akan memperpendek hari kerja dan sekolah-sekolah akan ditutup karena pemadaman listrik.

Saat berbicara di televisi pemerintah, Maduro mengatakan dia telah menyetujui rencana penjatahan listrik selama 30 hari. Namun, dia tidak merinci bagaimana mekanisme penjatahan tersebut.

Pada kesempatan itu, Maduro juga mengakui bahwa banyak rakyat Venezuela tidak dapat menonton siaran tersebut karena aliran listrik mereka terputus. Sebagai informasi, kekurangan personel yang berkualitas juga telah menghantam industri kelistrikan Venezuela.

Sekitar 25 ribu orang yang bekerja di sektor kelistrikan telah berimigrasi sejak 2015. Kondisi itu menambah parah krisis ekonomi yang menimpa negara tersebut.

Akibat krisis listrik, stasiun pompa tidak dapat bekerja sehingga layanan air menjadi terbatas. Lampu jalan dan lampu lalu lintas padam, pompa di stasiun pengisian bahan bakar menganggur, dan telepon seluler serta layanan internet tidak dapat beroperasi.

Dalam merespons hal itu, warga Venezuela yang marah, turun ke jalan-jalan di Caracas untuk memprotes pemadaman listrik dan krisis kekurangan air. Sejauh ini, langkah-langkah rezim Maduro tersebut merupakan langkah terbaru yang dikeluarkan pemerintah.

Sebelumnya, pihak pemerintah selalu menyalahkan tindakan sabotase pada Maret lalu sebagai penyebab terjadinya pemadaman listrik secara berulang. Pemerintah mengatakan akibat sabotase, suplai listrik menjadi berkurang sehingga menyebabkan krisis.

Sejauh ini, pemadaman telah memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan warga yang terjerembap ke dalam jurang mengerikan di negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia itu.

Kegagalan rezim Maduro terjadi bersamaan dengan pertikaian politik antara Presiden Vanezuela dan pemimpin oposisi Juan Guaido. Seperti diketahui, Guaido telah mengangkat diri sebagai presiden sementara dan diakui Amerika Serikat dan lebih dari 50 negara lainnya. (AFP/Yan/I-2)