Hasil Pemilu Thailand Tuai Kecaman

JUNTA yang berkuasa di Thailand unggul secara tak terduga dalam pemilihan umum (pemilu) perdana sejak kudeta 2014. Situasi yang membuka jalur kekuasaan militer, tecermin dari penghitungan 90% surat suara oleh Komisi Pemilihan Thailand.

Penyelenggaraan pemilu di bawah ketentuan undang-undang baru yang dirancang kepemimpinan militer, untuk mempermudah transformasi menjadi pemerintahan sipil. Meski menetapkan aturan permainan yang dinilai menguntungkan, kalangan analis tidak menduga partai promiliter bisa memenangkan pemilu. Apalagi kemarahan publik terhadap aturan junta relatif meningkat dan ditambah popularitas abadi Partai Pheu Thai yang menaungi mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra.

Partai Phalang Pracharat yang menginginkan Jenderal Prayut Chan-o-cha kembali menjabat sebagai PM thailand, meraih lebih dari 7,6 juta suara.

Komisi Pemilihan Thailand menyatakan hasil itu mengacu perhitungan 93% surat suara. Capaian itu melampaui perolehan suara Partai Pheu Thai yang dipuja wilayah timur laut atau sepertiga populasi Thailand.

"Sejauh ini, kami puas dengan hasilnya," ujar pemimpin Partai Phalang Pracharat, Uttama Savanayana.

Komisi Pemilihan Thailand tiba-tiba menunda pengumuman hasil yang lebih lengkap, termasuk jumlah kursi majelis rendah yang dimenangkan setiap partai. Akan tetapi, berbagai pertanyaan mulai meresahkan pemilihan yang diwarnai 1,9 juta suara tidak sah.

Banyak pihak berharap perselisihan partai maupun diskualifikasi kandidat, dapat diselesaikan dalam beberapa hari mendatang.

Aroma kekecewaan merebak di kubu prodemokrasi, yang memandang koalisi antijunta militer perlahan berkurang seiring dengan pengumuman Komisi Pemilihan. "Ini merupakan kegagalan politik Thailand. Kami generasi muda membutuhkan masa depan yang lebih baik," ujar Teetawat Tunpichai, seorang mahasiswa.

Dugaan permainan kotor

Kekhawatiran akan celah permainan kotor mengemuka di jejaring sosial ketika hasil pemilu mencuat. Itu menjadi cerminan ketidakpercayaan di antara kubu-kubu saingan, serta kesangsian terhadap kemenangan junta dalam melawan popularitas Partai Pheu Thai.

"Pemilu ini tidak wajar. Ada indikasi penggunaan kekuatan negara dan uang. Mereka (junta) banyak menggunakan cara itu dalam pemilu," pungkas pemimpin Partai Pheu Thai, Viroj Pao-In.

Raja Maha Vajiralongkorn memberikan pesan samar dalam pemungutan suara pada Minggu kemarin, tetapi dia mendukung pemimpin baik untuk mencegah kekacauan. Thailand merupakan negara monarki konstitusional dan kerajaan biasanya berada di atas politik. Akan tetapi, institusi tersebut memiliki kekuatan yang tidak dapat dilawan dan dilindungi undang-undang kerajaan yang kuat.

Pihak istana menggaungkan pernyataan dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej yang menyerukan kepada publik untuk mendukung sosok baik untuk memimpin masyarakat dan mengendalikan orang jahat.

Di lain sisi, perintah kerajaan lainnya melemahkan pencalonan kakak tertua raja, Putri Ubolratana, dalam bursa pencalonan PM Thailand melalui partai yang berkaitan dengan Thaksin Shinawatra. Partai itu dibubarkan awal Maret, menyusul peringatan dari Komisi Pemilihan.

Walaupun Thaksin Shinawatra hidup dalam pengasingan sejak 2008, popularitasnya dalam pemilu kali ini masih kuat. (AFP/I-1)