Senat AS Persoalkan Catatan HAM Arab Saudi

SENAT Amerika Serikat (AS) menantang calon duta besar AS untuk Arab Saudi, yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, untuk mengambil garis keras terhadap Kerajaan Saudi. Khususnya, mengenai isu hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran lain.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Jim Risch, tidak menampik bahwa Arab Saudi merupakan sekutu penting yang strategis. Namun, aliansi tersebut harus direkonsiliasi dengan nilai-nilai yang dipegang AS.

Baca juga: Ledakan di India, 18 Orang Terluka

Calon yang diusulkan Trump, pensiunan jenderal bintang empat John Abizaid, diketahui cenderung membela kemitraan AS-Saudi. Di lain sisi, Senator AS dengan keras menuduh Kerajaan Saudi telah melakukan serangkaian pelanggaran hukum. Putra Mahkota, Muhammad bin Salman (MBS), pun dikritik sebagai gangster berkuasa.

Senat AS juga mengutuk tindakan kerajaan dalam Perang Yaman. Begitu pula terhadap diplomasi berat dan upaya memenjarakan para pengkritik kerajaan. Termasuk, sejumlah aktivis pembela hak perempuan. Kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, yang berbasis di AS, pun masuk dalam gelombang kritik.

Rapat pertimbangan Abizaid dijadwalkan dua hari setelah Senat AS menerima penjelasan dari pejabat AS, mengenai kasus kematian Khashoggi. Para senator meyakini MBS menjadi dalang kasus pembunuhan keji tersebut. Apabila resmi diterima, Abizaid berjanji untuk mendorong penyelesaian lebih lanjut terhadap kasus Khashoggi. Dia menekankan segera melakukan dialog yang tegas dengan Riyadh, yang membahas isu pelanggaran HAM.

"Dalam jangka panjang, kami membutuhkan kemitraan yang kuat dan matang dengan Arab Saudi. Kepentingan kita ialah memastikan bahwa hubungan bilateral berjalan baik," papar Abizaid kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.

Khashoggi, kolumnis Washington Post yang kerap mengkritik pemerintahan Riyadh, dinyatakan tewas terbunuh saat mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Kasus kematiannya memicu ketidakpuasan Washington atas catatan HAM Arab Saudi.

Bulan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengeluarkan resolusi yang bisa mengakhiri dukungan AS terhadap koalisi pimpinan Saudi. Keputusan itu sebuah teguran keras bagi negeri kaya minyak. Lebih lanjut, Abizaid mengatakan pemerintahan Trump sangat yakin bahwa dukungan AS harus dilanjutkan.

Senator Partai Demokrat, Bob Menendez, mengamini pentingnya hubungan strategis dengan Saudi di tengah meluasnya ancaman dari Iran. "Akan tetapi, kami tidak bisa membiarkan kepentingan ini membutakan kita terhadap nilai-nilai yang dipegang. Maupun terhadap kepentingan jangka panjang dalam menjaga stabilitas. Arab Saudi adalah mitra strategis dalam memerangi terorisme, termasuk menghadapi Iran," tutur Menendez.

Adapun Marco Rubio, Senator Partai Republik, memandang Arab Saudi sebagai sekutu yang paling sulit bagi AS. "Mereka adalah mitra yang paling sulit saat ini. Karena, pernah meminta kami untuk tetap diam terhadap pelanggaran HAM yang mengerikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Putra Mahkota tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah," pungkas Rubio.

Masih dalam rapat pertimbangan, Rubio turut menekankan MBS sebagai sosok gangster berkuasa. "Dia ceroboh, kejam dan memiliki kecenderungan untuk berkonflik. Dia juga tidak ragu mengambil risiko tinggi. Pendekatan kebijakan luar negerinya cukup konfrontatif," ucapnya. Lebih lanjut, Menendez menambahkan para senator tengah membahas peluang menjatuhkan sanksi baru terhadap Arab Saudi. Langkah itu mempertimbangkan kasus pembunuhan Khashoggi dan kegagalan pemerintahan Trump menghasilkan laporan yang mengacu Global Magnitsky Act, sebuah regulasi yang mengatur tindakan atas pelanggaran HAM.

"Pada intinya, pemetintah telah melanggar hukum," tegas Menendez kepada Al Jazeera seusai rapat.

Baca juga: Menlu RI Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Yordania

Sekelompok senator bipartisan sudah melayangkan surat kepada Trump pada 10 Oktober 2018. Mereka mendesak penyelidikan Magnitsky dan meminta konsklusi terkait peran MBS dalam kasus pembunuhan Khashoggi. Mengingat, Badan Intelijen AS (CIA) telah menyimpulkan MBS sebagai inisiator pembunuhan jurnalis senior tersebut.

"Ketentuan dalam undang-undang sangat jelas. Pemerintah harus memberi kami, dalam waktu 120 hari dari surat yang kami kirimkan kepada presiden, untuk memiliki sikap khusus kepada Putra Mahkota. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Senat harus bertindak untuk mengeluarkan sanksi sendiri," urai Menendez. (Aljazeera/OL-6)