MENTERI Brexit Inggris, Stephen Barclay, segera mengadakan pertemuan kelompok kerja baru anggota parlemen Partai Konservatif. Tujuannya mencari rencana alternatif untuk menghindari perbatasan pasca Brexit di Irlandia. Hal itu diungkapkan kantor Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May.
Seperti dilansir The Strait Times, Senin (4/2), pekan lalu, anggota parlemen memberikan suara yang mendukung kesepakatan perceraian Inggris dari Uni Eropa (Brexit), apabila May menyetujui pengaturan alternatif yang mengganti ketentuan perbatasan Irlandia, atau dikenal sebagai backstop.
Sejauh ini, Uni Eropa menyampingkan pembukaan kembali kesepakatan keluar untuk membuat perubahan pada backstop. Jaminan tersebut bertujuan mencegah pengenalan kembali kontrol perbatasan antara anggota Uni Eropa, Irlandia dan provinsi Inggris di Irlandia Utara.
May yang usulannya ditolak mentah-mentah oleh Parlemen Inggris pada Januari lalu, memenangkan dukungan untuk mencari perubahan. Sebab, sebagian besar kesepakatan damai antara euroskeptis dan faksi-faksi pro Uni Eropa dalam perpecahan Partai Konservatif.
Baca juga: Ratu Elizabeth II akan Dievakuasi Jika Terjadi Kerusuhan Brexit
Lebih lanjut dia menuturkan akan bekerja sama dengan para pendukung strategi yang dijuluki Matlhouse Compromise, untuk melepaskan hambatan dan mengajukan banding ke Partai Konservatif yang pro Uni Eropa. Dia menjanjikan perlindungan terhadap risiko gangguan, jika tidak ada kesepakatan keluar.
"Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, pemerintah sedang membentuk Kelompok Kerja Pengaturan Alternatif yang akan mengadakan pertemuan rutin dengan Steve Barclay," bunyi keterangan resmi kantor PM Inggris.
Pertemuan pertama dijadwalkan pada Senin waktu setempat. Setelahnya, akan diadakan pertemuan lanjutan. Kelompok tersebut akan didukung sejumlah pejabat dari beberapa departemen pemerintah. Anggota kelompok mencakup Steve Baker, Marcus Fysh dan Owen Paterson, sebagai anggota parlemen pro Brexit. Lainnya ialah anggota Partai Konservatif pro Uni Eropa, yakni Damien Green dan Nicky Morgan.
Jaksa Agung Geoffrey Cox disebut melihat adanya perubahan hukum yang ingin dicapai Inggris. Dari sejumlah ide yang digulirkan termasuk mekanisme keluar secara unilateral atau batas waktu. (OL-3)
