Sungai Ciliwung kian Tercemar, Pakar IPB University Soroti Limbah dan Lemahnya Pengawasan

KONDISI sungai Ciliwung dilaporkan semakin memburuk dalam dua tahun terakhir. Peningkatan pencemaran sungai Ciliwung dipicu oleh tingginya beban limbah, terutama dari aktivitas domestik, yang tidak diimbangi dengan sistem pengolahan yang memadai.

Pakar pencemaran dan ekotoksikologi dari IPB University, Prof Etty Riani, mengungkapkan bahwa sebagian besar limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke badan sungai tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Berbagai parameter pencemar seperti BOD, COD, nutrien (N, S, P), hingga gas beracun seperti amonia dan H2S telah melampaui ambang baku mutu. Ditambah lagi tingginya kandungan deterjen serta mikroplastik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Baca juga : Bridgestone Perkecil Label untuk Kurangi Sampah Plastik

Ia menilai, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa diikuti infrastruktur sanitasi yang memadai. Kondisi tersebut diperparah oleh kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai.

Selain itu, lemahnya pengawasan di lapangan turut memperburuk situasi. Keterbatasan sumber daya manusia membuat pengendalian pencemaran tidak berjalan optimal, sementara pelanggaran terhadap tata ruang terus terjadi.

“Lahan tidak bertambah, manusia bertambah, akhirnya sungai yang dirambah,” kata Etty.

Baca juga : Citarum: UMB Dampingi Pengolahan Limbah Domestik

Ia juga menyoroti penyempitan aliran sungai akibat padatnya permukiman di bantaran yang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi ini tidak hanya memperparah pencemaran, tetapi juga meningkatkan risiko banjir.

Sebagai perbandingan, Etty menyinggung keberhasilan Jepang dalam mengelola sungai dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak semata ditopang teknologi, melainkan juga kedisiplinan masyarakat dan konsistensi kebijakan.

“Jepang tidak ada kompromi soal bantaran sungai. Alih-alih gedung, mereka membangun ruang terbuka hijau atau sarana olahraga yang berfungsi sebagai penampung luapan air saat debit tinggi,” jelasnya.

Di negara tersebut, pembangunan IPAL dilakukan secara masif dan terintegrasi, disertai penegakan hukum yang tegas serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Untuk mencegah kondisi sungai Ciliwung semakin memburuk dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Etty merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya pembangunan IPAL skala besar yang mewajibkan seluruh rumah tangga terhubung, serta penataan bantaran sungai melalui relokasi warga ke hunian yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau, melakukan penghijauan di wilayah hulu, serta memperkuat penegakan hukum melalui denda tegas dan sanksi sosial.

Selain itu, audit lingkungan terhadap industri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) perlu dilakukan secara berkala. Pembentukan lembaga khusus lintas wilayah dari hulu hingga hilir di bawah koordinasi pemerintah pusat dinilai penting agar pengelolaan sungai lebih terpadu.

“Jika kita serius mengombinasikan pembangunan infrastruktur, ketegasan hukum, dan perubahan perilaku sosial secara berkesinambungan, hasilnya baru akan terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Tanpa itu, Ciliwung hanya akan menjadi warisan yang semakin kotor bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
(H-3)