Dekan FK Unsoed: Transparansi Proses Klarifikasi Kunci Jaga Kepercayaan Publik

PROSES klarifikasi atas dugaan manipulasi data penelitian yang melibatkan seorang dosen di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, masih berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sejak September 2025, dan hingga kini publik menantikan hasil resminya.

Di tengah isu tersebut, muncul pula informasi mengenai potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kalangan akademisi menilai fokus utama tetap pada bagaimana mekanisme klarifikasi dan pengawasan dijalankan secara akuntabel.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, MM Rudi Prihatno mengatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilihat sebagai bagian dari sistem pembinaan yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.

Baca juga : Dasco tak Yakin dengan Keamanan E-voting untuk Pilkada

"Setiap proses pemeriksaan tentu memerlukan waktu agar hasilnya objektif dan sesuai prosedur. Namun pada saat yang sama, komunikasi yang proporsional kepada publik juga penting agar tidak menimbulkan spekulasi," kata Rudi, Selasa (24/2).

Ia menegaskan bahwa apabila dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan anggaran publik, maka prinsip transparansi tidak dapat diabaikan, sembari tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Ketika penelitian bersumber dari dana negara, transparansi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Tetapi prosesnya tetap harus berbasis regulasi dan dilakukan secara profesional," ujarnya.

Baca juga : Program Kosabangsa 2025, UNPER dan UNSOED Kolaborasi Majukan Kelompok Batik Tulis Sukapura

Menurut Rudi, peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pembina nasional sangat strategis dalam memastikan standar integritas akademik diterapkan secara konsisten. Koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi juga dinilai penting agar pengawasan berjalan seragam di seluruh perguruan tinggi.

"Ditjen Dikti dan LLDIKTI memiliki peran pembinaan yang kuat. Penguatan koordinasi dan sistem monitoring akan membantu memastikan bahwa standar etik akademik dijaga secara menyeluruh, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta," jelasnya.

Ia menilai, respons yang terukur dan transparan justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga marwah pendidikan tinggi.

"Yang terpenting adalah memastikan sistemnya bekerja. Ketika ada dugaan pelanggaran, proses harus berjalan dengan baik dan hasilnya dikomunikasikan secara jelas agar kepercayaan terhadap pendidikan tinggi tetap terjaga," tuturnya.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi yang proporsional dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. (E-4)