Hari Anak Sedunia 2025: Pemerintah Perkuat Regulasi Lindungi Anak di Dunia Digital

PERINGATAN Hari Anak Sedunia (HAS) 2025 di Indonesia menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak di era digital dan menghadapi tantangan masa depan.

Dengan tema "Listen to the Future: Anak-Anak yang Tangguh Menghadapi Tantangan Digital, Iklim dan Pemenuhan Hak Anak Menuju Indonesia Emas 2045", pemerintah menekankan pentingnya mendengar suara anak sebagai dasar dalam merancang kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa tema HAS 2025 merupakan pengingat bahwa dunia masa depan anak harus dibangun dari perspektif mereka sendiri.

Baca juga : Menteri PPPA: Dorong Literasi Keuangan untuk Pemberdayaan Perempuan

"Listen to the future menegaskan bahwa dunia masa depan anak-anak ini harus kita dengarkan. Dari mendengarkan itu, pemerintah membangun regulasi-regulasi yang perspektifnya berasal dari anak-anak sendiri. Terima kasih kepada perwakilan anak-anak yang sudah menyuarakan aspirasinya, termasuk kegelisahan terkait ranah digital," kata Meutya dalam acara Peringatan HAS 2025 di Jakarta, Kamis (20/11).

Meutya memaparkan situasi terkini perilaku anak di ruang digital yang memerlukan perhatian serius. Menurut UNICEF, anak-anak Indonesia rata-rata menggunakan internet 5,4 jam per hari, dengan 50% pernah terpapar konten dewasa, serta 45% mengalami bullying digital, terutama melalui aplikasi pesan instan.

"Anak-anak kita sedang berlari di dunia yang amat kencang dan penuh tantangan, sementara sebagian besar orang tua masih membiarkan mereka berlari sendirian di ranah yang tidak aman. Ini terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia," ujarnya.

Baca juga : Kemkomdigi Sosialisasi Literasi Digital Generasi Muda Perkuat Sekolah Garuda

Meutya menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan melahirkan dua regulasi penting dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu PP 17/2025 tentang Tata Kelola Layanan Anak di Sistem Elektronik (PP TUNAS) dan Peta Jalan Anak di Ruang Digital yang telah diluncurkan oleh KemenPPPA.

Terkait PP TUNAS, Meutya menjelaskan bahwa aturan ini meminta platform digital untuk melakukan penundaan akses akun anak terhadap media sosial dan layanan digital lain sesuai profil risiko, dengan rentang usia 13–18 tahun. Kebijakan ini dirumuskan setelah melalui dialog intensif dengan pemerhati tumbuh kembang anak, KemenPPPA, Kak Seto, SAFEnet, UNICEF, serta berbagai kelompok anak.

"Kita tidak bisa menyamakan tumbuh kembang anak. Usia di bawah 13 memang tidak boleh, tetapi 13–18 tergantung profil risiko. Karena itu PP TUNAS memberi ruang untuk penilaian risiko yang lebih detail," jelasnya.

Meutya juga mengungkapkan tujuh risiko utama dalam penilaian profil risiko platform, antara lain interaksi dengan orang asing, konten ilegal, eksploitasi konsumen (termasuk penipuan belanja online), kebocoran data pribadi, hingga potensi adiksi digital. Platform dengan tingkat adiksi tinggi otomatis masuk kategori berisiko tinggi.

Ia menambahkan bahwa sejumlah platform mulai menyesuaikan teknologi mereka agar lebih ramah anak.

"Kami yakin platform-platform besar akan mematuhi aturan ini karena mereka juga harus mendengarkan masa depan, sesuai tema listen to the future," tuturnya.

Kolaborasi Kunci Mewujudkan Lingkungan Aman bagi Anak

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dan pemenuhan hak anak.

Ia menjelaskan bahwa KemenPPPA telah memiliki Perpres Nomor 87 Tahun 2025 sebagai dasar kolaborasi nasional, meski masih membutuhkan kajian untuk pembagian tugas lebih detail.

"Menangani kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan sendirian. Harus berkolaborasi, karena ini isu lintas sektor," kata Arifah.

KemenPPPA juga memperkenalkan Ruang Bersama Indonesia, transformasi dari program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak yang diperkuat dengan prinsip kolaborasi lintas lembaga. Program ini bukan berupa pembangunan fisik, tetapi forum koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dinas, dan masyarakat.

"Dengan Ruang Bersama Indonesia, kita ingin mewujudkan desa yang ideal—tanpa stunting, tanpa kekerasan, dan perempuan yang berdaya. Ini hanya bisa dicapai bila kita bekerja bersama," ujar Arifah.

Arifah menambahkan bahwa mendengarkan suara anak adalah langkah krusial dalam mencegah kekerasan.

KemenPPPA juga menemukan lima faktor utama penyebab kekerasan pada anak, yakni masalah ekonomi, pola asuh lemah, paparan teknologi, lingkungan sosial, dan pernikahan dini.

"Ciri keluarga yang mampu meminimalkan kekerasan adalah ketika anak punya ruang untuk bercerita. Ketika rumah tidak lagi punya komunikasi, di situlah masalah muncul," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan besar ini harus dilakukan dengan ketulusan. Peringatan HAS 2025 pun menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia bertumpu pada kemampuan negara mendengarkan, melindungi, dan memberdayakan anak-anak hari ini.

"Menyelesaikan persoalan perempuan dan anak tidak bisa hanya sekadar tugas, tapi harus panggilan hati. Dengan itu, apa pun tantangannya bisa kita lewati bersama," pungkasnya. (H-2)