Kementerian PU Mulai Bangun Sekolah Rakyat di Kalimantan dan Sulawesi

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penandatanganan kontrak di Jakarta pada Senin (17/11). Penandatangan kontrak disaksikan secara langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo. 

Dody menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan membuka akses belajar bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga upaya pemerintah memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," kata Dody dalam keterangan resmi.

Baca juga : Pemerintah Apresiasi Propan yang Terapkan Prinsip Green Industry

Menteri PU menegaskan pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan yang layak dan merata di seluruh Indonesia. 

Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandatangani pada acara ini. Paket pertama yaitu pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp985,9 miliar.

Paket kedua adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru. Nilai kontraknya sebesar Rp700 miliar. 

Baca juga : Tiga Daerah di Sumbar Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Sedangkan, untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket. Pertama, mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Soppeng, Wajo, Barru, dan Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. 

Sementara paket pembangunan di Sulawesi Selatan yang kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Takalar, Sinjai, dan Kota Makassar dengan nilai kontrak Rp974 miliar. 

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan dan kualitas pekerjaan serta melakukan pengadaan material yang tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri. 

"Pastikan pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender," pungkasnya. (Ins/E-1)