KLH Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil Hadapi Krisis Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah nyata menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat sipil. Di sela Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting yang menandai arah baru kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.

“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO–KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Hanif.

Baca juga : Presiden Lula Serukan Dunia Lawan Penyangkalan Iklim di Pembukaan KTT COP30 Brasil

Dalam suasana dialog yang hangat, berbagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan strategis terhadap arah kebijakan iklim nasional. Perwakilan Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat rentan dalam setiap kebijakan adaptasi. “Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” ujarnya.

Sementara dari WWF Indonesia, Ari Mochamad menyoroti pentingnya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. Ia mengingatkan agar mekanisme perdagangan karbon tidak hanya dipandang sebagai transaksi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan iklim secara menyeluruh. “Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” tegasnya.

Para perwakilan organisasi masyarakat sipil juga mendorong agar pendanaan iklim global lebih diarahkan pada aksi nyata di tingkat komunitas, bukan semata program peningkatan kapasitas birokrasi. Pendekatan berbasis masyarakat dinilai mampu menciptakan dampak langsung, berkelanjutan, dan inklusif.

Baca juga : Walhi Nilai COP 30 Belum Hasilkan Terobosan Atasi Krisis Iklim

Isu pelibatan masyarakat di tingkat tapak turut mengemuka. Perwakilan Organisasi Kota Kita, Vanesha Manuturi, menilai perluasan jangkauan Program Kampung Iklim (ProKlim) hingga ke tingkat kota menjadi langkah strategis agar warga dapat berpartisipasi langsung dalam aksi iklim lokal.

Senada, Yobel Yaksa dari Yayasan Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) menyoroti pentingnya pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi gas rumah kaca. “Pengelolaan sampah organik berpotensi besar menekan emisi metana sekaligus memberdayakan pemulung dan pekerja sektor informal dalam rantai ekonomi sirkular,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan itu, KLH/BPLH menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas pihak, baik di tingkat nasional maupun global. Menteri Hanif menyatakan, hasil dialog ini akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan dengan masyarakat sipil agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” ujar Hanif.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menghadapi krisis iklim, melainkan bersama masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan perubahan. (H-1)