Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pengusaha Wadah Makan Indonesia (Apmaki) meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak tegas menuntaskan dugaan pemalsuan nampan atau ompreng berlabel palsu yang baru saja digerebek aparat Polres Metro Jakarta Utara.
Sekjen Apmaki Ardy Susanto menegaskan kejadian tersebut bukan sekadar pelanggaran dagang, tetapi juga bisa mencoreng program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mengapresiasi langkah Kapolres Metro Jakarta Utara, tapi dugaan ini perlu ditangani serius, transparan, dan akuntabel. Para pelaku yang diduga terlibat harus ditindak tegas,” ujar Ardy, Senin (3/11).
Menurut Ardy, dugaan pemalsuan pada ompreng berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta merugikan negara. Ia menyoroti adanya indikasi penggunaan label halal palsu dan perubahan label asal barang dari Made in China menjadi Made in Indonesia.
“Dugaan ini sangat berbahaya karena terkait keamanan dan kepastian status halal produk yang digunakan dalam program MBG. Selain melanggar hukum, ini bisa mengakibatkan kerugian negara, termasuk penghindaran pajak impor,” kata Ardy.
Ia menambahkan Apmaki menduga ribuan ompreng itu diimpor dari Tiongkok lalu diberi label baru untuk mempermudah akses distribusi resmi.
Karena itu, ia meminta kepolisian bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Bea Cukai untuk mengusut tuntas praktik pemalsuan tersebut.
“Sinergi antarlembaga penting agar kejadian ini bisa dibongkar secara menyeluruh. Kami ingin ada pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, sekaligus pencegahan agar tidak terulang dan mengganggu program MBG,” jelasnya.
Selain merusak citra program pemerintah, kata Ardy, praktik ini juga menciderai pelaku industri dalam negeri yang selama ini memproduksi ompreng sesuai standar.
“Apmaki berkomitmen menyediakan ompreng dan perlengkapan makan yang aman untuk kesehatan, bersertifikat halal, dan memenuhi standar SNI demi kelancaran program MBG di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sebagai mitra strategis BGN, lanjut Ardy, Apmaki siap mendukung penyediaan ompreng yang memenuhi rekomendasi MUI, SNI, dan kebutuhan BGN. “Kami memiliki kapasitas produksi 10 juta set per bulan dan siap meningkatkan kapasitas bila dibutuhkan pemerintah dan BGN,” kata Ardy. (H-2)
Atas kejadian tersebut, pihak SPPG telah melakukan diskusi dan mediasi dengan Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Peninjauan akan melibatkan instansi terkait guna memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar lokasi, spesifikasi bangunan, serta aspek keselamatan dan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved