Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pengusaha Wadah Makan Indonesia (Apmaki) meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak tegas menuntaskan dugaan pemalsuan nampan atau ompreng berlabel palsu yang baru saja digerebek aparat Polres Metro Jakarta Utara.
Sekjen Apmaki Ardy Susanto menegaskan kejadian tersebut bukan sekadar pelanggaran dagang, tetapi juga bisa mencoreng program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mengapresiasi langkah Kapolres Metro Jakarta Utara, tapi dugaan ini perlu ditangani serius, transparan, dan akuntabel. Para pelaku yang diduga terlibat harus ditindak tegas,” ujar Ardy, Senin (3/11).
Menurut Ardy, dugaan pemalsuan pada ompreng berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta merugikan negara. Ia menyoroti adanya indikasi penggunaan label halal palsu dan perubahan label asal barang dari Made in China menjadi Made in Indonesia.
“Dugaan ini sangat berbahaya karena terkait keamanan dan kepastian status halal produk yang digunakan dalam program MBG. Selain melanggar hukum, ini bisa mengakibatkan kerugian negara, termasuk penghindaran pajak impor,” kata Ardy.
Ia menambahkan Apmaki menduga ribuan ompreng itu diimpor dari Tiongkok lalu diberi label baru untuk mempermudah akses distribusi resmi.
Karena itu, ia meminta kepolisian bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Bea Cukai untuk mengusut tuntas praktik pemalsuan tersebut.
“Sinergi antarlembaga penting agar kejadian ini bisa dibongkar secara menyeluruh. Kami ingin ada pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, sekaligus pencegahan agar tidak terulang dan mengganggu program MBG,” jelasnya.
Selain merusak citra program pemerintah, kata Ardy, praktik ini juga menciderai pelaku industri dalam negeri yang selama ini memproduksi ompreng sesuai standar.
“Apmaki berkomitmen menyediakan ompreng dan perlengkapan makan yang aman untuk kesehatan, bersertifikat halal, dan memenuhi standar SNI demi kelancaran program MBG di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sebagai mitra strategis BGN, lanjut Ardy, Apmaki siap mendukung penyediaan ompreng yang memenuhi rekomendasi MUI, SNI, dan kebutuhan BGN. “Kami memiliki kapasitas produksi 10 juta set per bulan dan siap meningkatkan kapasitas bila dibutuhkan pemerintah dan BGN,” kata Ardy. (H-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup pendaftaran mitra Program Makan Bergizi Gratis. Waspadai modus jual beli titik SPPG hingga ratusan juta rupiah!
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kepala BGNÂ Dadan Hindayana berharap penerima manfaat dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlindungi dengan BPJS Kesehatan.
KSP M Qodari menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang bergerak cepat meski baru disahkan secara administratif oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Agustus 2025.
"Fatih belum memakan menu MBG dari SPPG Giri Kencana ketika diketahui pingsan sebelum dibawa ke rumah sakit."
Penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR RI dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved