Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, mengusulkan agar kata gratis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihapus karena memiliki konotasi negatif.
"Makan Bergizi Gratis ini sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja. Nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif. Karena apa? Karena niat dari Presiden, niat dari pemerintah, memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik. Yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Kesehatan, hingga BPOM kemarin.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu juga dia menyoroti permasalahan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan. Diperjualbelikan. Saya menangani tiga katering Pak sebelum saya masuk DPR. Tiga katering yang itu ribuan saya tangani dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini," kata Irma.
Legislator NasDem tersebut juga mengatakan tiga orang yang dikontrak untuk mengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus merupakan ahli yang paham dengan dunia katering. Pelaksanaannya tentu diawasi oleh Kemenkes dan BPOM RI di wilayah.
"Makanya saya minta kepada BGN, untuk tiga orang, Bu Nanik, tiga orang yang dikontrak oleh BGN di SPPG itu harusnya, satu menangani keuangan dan administrasi. Dua, dia tahu persis soal nilai gizi. Yang ketiga tentang higienis, higienis itu nggak hanya menyangkut tentang makanan tapi menyangkut dengan SPPG di dapur," jelas Irma.
"Dia harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan pangan basah. Harus ada room untuk meletakkan pangan kering dan basah. Itu harus tersedia di SPPG. Maka kemudian yang dilakukan adalah kontrol oleh Kemenkes dan BPOM RI," pungkasnya. (H-4)
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan peraturan presiden (perpres) makan bergizi gratis atau MBG harus memisahkan regulator dan eksekutor
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, mengusulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berganti nama menjadi Makan Bergizi Sehat (MBS) tanpa kata gratis
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved