Pengamat Sebut MBG Harus Diperbaiki, Bukan Dihentikan

KASUS keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 22 dan 24 September 2025 di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Insiden tersebut tidak boleh menjadi alasan penghentian MBG, melainkan menjadi momentum memperkuat sistem pelaksanaan demi tercapainya tujuan peningkatan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, insiden hanya tercatat di dua kecamatan, sementara di wilayah lain program MBG tetap berjalan. Di SD Negeri 2 Cimareme, Kecamatan Ngamprah, misalnya, pihak sekolah menerapkan prosedur pengecekan makanan sebelum dibagikan kepada murid. “Guru-guru di sini selalu cek makanan itu satu-satu. Kalau ada yang basi, tidak diberikan ke murid,” ujar Siti, wali murid kelas 4.

Wali murid lain, Linda, menilai proses distribusi menjadi salah satu tantangan. “Kalau membuat makanan mulai pukul tiga dini hari lalu dibagikan jam 10 atau 11, makanan jadi dingin. Perlu diperbaiki supaya tidak mudah basi,” katanya.

Baca juga : Labkesda Jabar Ungkap Penyebab Keracunan MBG di Bandung Barat

Ia menambahkan, keberadaan MBG sangat membantu karena meringankan beban keluarga untuk menyediakan makan siang anak.

Sejumlah siswa juga memberikan tanggapan beragam. Aleyshia, murid kelas 3 di SD Negeri 2 Cimareme, mengatakan, “Tadi sudah makan burger.” 

Sementara itu, di SMK Negeri 4 Padalarang, Farid, murid kelas XI jurusan teknik elektro, menyebut MBG bermanfaat. 

Baca juga : Forum Orangtua dan Komunitas Guru di Jabar Desak MBG Dihentikan Sementara

“Selain menambah gizi, uang jajan dari rumah bisa kami sisihkan untuk ditabung,” ujarnya. 

Di sisi lain, siswa SMP Negeri 1 Padalarang yang belum menerima MBG berharap program ini segera hadir di sekolah mereka.

Pakar kebijakan publik Universitas Pasundan, Bandung, Eki Baehaki, menilai kasus keracunan harus menjadi alarm peringatan.

“Sepiring makan bergizi gratis di sekolah adalah intervensi negara yang sangat dibutuhkan. Namun, niat mulia bisa runtuh oleh tata kelola yang rapuh. Program MBG harus terus dilanjutkan, tetapi dengan perbaikan tata kelola yang radikal,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (28/9).

Menurut Eki, prinsip keamanan pangan harus dijalankan lebih ketat, mulai dari menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak dengan benar, menyimpan pada suhu aman, hingga memastikan kualitas bahan baku.

“Program MBG adalah investasi besar. Tanpa tata kelola yang disiplin, investasi ini bisa berubah menjadi kerugian kesehatan, hilangnya kepercayaan publik, dan kegagalan politik. Jalan selamat bagi MBG adalah revitalisasi sistem pengelolaannya,” tegasnya. (E-4)