Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH kembali salurkan bantuan sosial (bansos) tahap ketiga untuk periode Juli-September 2025. Salah satu skema yang disalurkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Penyaluran BPNT tahap ketiga berlangsung bertahap sepanjang bulan September 2025 dan menyesuaikan kesiapan teknis di tiap daerah.
Penyaluran BPNT tahap ketiga tidak memiliki tanggal pencairan yang seragam di semua wilayah. Proses distribusi biasanya berlangsung dari pekan pertama hingga pekan keempat September, sehingga waktu pencairan tiap KPM dapat berbeda-beda tergantung daerah dan kesiapan administrasi setempat.
Setiap KPM berhak menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Untuk periode Juli-September 2025 (Tahap 3), total yang diterima adalah Rp600.000 per KPM. Dana ini ditransfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima.
Pencairan dapat dilakukan melalui bank-bank Himbara yang ditunjuk pemerintah, yaitu BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Penerima diminta memastikan rekening KKS aktif agar penarikan dana berjalan lancar.
Untuk memudahkan masyarakat memantau status pencairan, pemerintah menyediakan pengecekan secara online melalui situs resmi dan aplikasi. Berikut panduan singkat:
(Antara/Z-2)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved