Data Tunggal Penyandang Disabilitas yang Valid Harus Segera Diwujudkan

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan satu data valid yang dapat diakses bersama untuk mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang tepat bagi penyandang disabilitas. 

"Dibutuhkan program pembangunan dengan pijakan yang kuat dan terukur bagi para penyandang disabilitas, sehingga dibutuhkan data yang benar-benar valid dan dapat diakses semua pihak," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9). 

Menurut Lestari, berbagai upaya untuk mewujudkan data tunggal yang benar-benar valid bagi penyandang disabilitas harus segera dilakukan. 

Baca juga : Aktualisasi Nilai Kebangsaan untuk Kehidupan Bernegara yang Lebih Baik

Proses mewujudkan data tunggal terkait disabilitas dalam skala nasional, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mendapat dukungan semua pihak terkait, baik pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, juga masyarakat. 

Karena, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam merealisasikan data tunggal nasional tidak semata pencatatan administrasi, lebih dari itu juga mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, upaya untuk mewujudkan data tunggal yang valid berskala nasional terkait disabilitas, mulai dari perencanaan, dukungan dana, hingga eksekusi pendataan di lapangan, dapat dipersiapkan secara matang. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

Agar, ujar Rerie, data yang dihasilkan kelak benar-benar valid dan mencerminkan kondisi para penyandang disabilitas di tanah air yang diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan program pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di tanah air.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, pekan lalu, mengungkapkan, data penyandang disabilitas masih tersebar di berbagai kementerian menyebabkan program inklusi disabilitas tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2024 tercatat lebih dari 17,8 juta warga Indonesia adalah penyandang disabilitas.  Sepertiga dari jumlah penyandang disabilitas tersebut belum menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, partisipasi kerja penyandang disabilitas di tanah air hanya 23,94%. (RO)