Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UNICEF membantu pemerintah menyelidiki penyebab terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa, Arie Rumantara, di Sumenep, Kamis, mengatakan langkah itu dilakukan karena campak merupakan penyakit menular yang dapat berakibat fatal, terutama bagi anak-anak yang kekurangan gizi atau akses layanan kesehatan.
“Jika kita serius untuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya namun dapat dicegah ini, kita perlu memvaksinasi setiap anak, baik di wilayah makmur dan terlebih lagi di wilayah kurang sejahtera,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (29/8).
Menurut Arie, imunisasi bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keadilan. “Setiap anak, tanpa memandang latar belakang, berhak mendapatkan perlindungan dari penyakit yang bisa dicegah,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi seorang anak untuk meninggal karena penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin.
Arie juga menilai bahwa kelalaian dalam memberikan imunisasi merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Di tengah tantangan seperti hoaks, penolakan vaksin, dan distribusi yang tidak merata, suara para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat disebut sangat penting sebagai pengingat bahwa setiap dosis vaksin adalah investasi dalam masa depan anak-anak.
“Karena akses layanan dan pengobatan oleh pemerintah mudah, maka kejadian luar biasa pada kasus campak, sebagaimana di Sumenep perlu diungkap, sehingga tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang,” katanya.
“Atas dasar itu, kami dari perwakilan UNICEF datang ke Sumenep ini untuk melakukan penelitian apa yang menjadi penyebab KLB ini,” tambahnya.
Kementerian Kesehatan mencatat, kasus kematian akibat campak di Sumenep mayoritas dialami pasien yang tidak memiliki riwayat imunisasi. Kebanyakan korban meninggal adalah balita.
Tingkat imunisasi campak di Sumenep juga tergolong rendah. Beberapa orang tua disebut menolak vaksinasi karena alasan agama atau kekhawatiran efek samping.
“Jika memang dugaan itu yang menjadi penyebab campak meluas, maka UNICEF nantinya akan membantu mengurai masalah tersebut, sehingga kasus serupa tidak terulang,” kata Arie.
Kabupaten Sumenep tercatat sebagai wilayah dengan kasus campak tertinggi di Pulau Madura, yakni mencapai 2.035 kasus dengan 17 orang meninggal dunia. Selain di Sumenep, kasus campak juga tercatat di tiga kabupaten lain, yaitu Pamekasan sebanyak 261 kasus, Sampang 413 kasus, dan Bangkalan 548 kasus. (H-2)
Pemerintah Kota Cilegon menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di empat kecamatan setelah 31 kasus positif ditemukan dalam sepekan terakhir.
Dari kasus kematian di Pamekasan saja dapat diketahui bahwa case fatality rate (CFR) campak di Indonesia jauh melampaui ambang batas global.
Kementerian Kesehatan menetapkan 46 KLB campak di 42 kabupaten/kota. Salah satunya di Semper Barat, Jakarta Utara yang muncul pada awal Agustus lalu.
Dinkes Jakarta Barat menindaklanjuti temuan 38 kasus campak yang masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB dengan penelusuran dan imunisasi
Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine menyebutkan cakupan imunisasi rutin lengkap di Indonesia pernah mencapai 92% pada 2018, namun turun menjadi hanya 87,8% pada 2023.
Jika campak tidak tertangani dengan baik, maka akan berisiko memicu komplikasi yang berbahaya, mulai dari infeksi paru-paru (pneumonia), gagal napas dan peradangan otak.
Mendagri menegaskan, pemerintah pusat telah menelusuri asal-usul surat dan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memastikan substansi serta kemungkinan tindak lanjutnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait surat dari Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF menyusul bencana di wilayah tersebut
Hujan deras dan angin kencang memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Puluhan ribu tenda rusak, bangunan runtuh, dan suhu dingin mulai memakan korban jiwa.
Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang dan longsor tidak disikapi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.
Sekarang ada 77 lembaga dan miliki 1.960 relawannya dalam rangka pemulihan Aceh. Semuanya tercatat pada desk BNPB di posko bencana Aceh.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan tanggapan terkait langkah Pemerintah Aceh yang menyurati dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved