Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8), ricuh setelah aparat menghadang massa. Para demonstran menyoroti gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta. Polisi membubarkan massa dengan tembakan gas air mata dan semprotan air.
Lalu, apa sebenarnya gas air mata? Seberapa berbahaya, dan apa yang harus dilakukan jika terpapar?
Gas air mata lazim dipakai aparat untuk mengendalikan kerusuhan atau membubarkan massa. Zat ini mengandung bahan kimia seperti chloroacetophenone (CN) dan chlorobenzylidenemalononitrile (CS).
Paparan langsung bisa memicu iritasi pada mata, kulit, hingga sistem pernapasan. Efeknya bisa sangat mengganggu, tetapi ada cara untuk meminimalkan dampaknya.
Jika kulit terkena, segera bilas dengan air bersih dan sabun. Untuk mata, basuh dengan air mengalir selama 10–15 menit. Jika memakai lensa kontak, lepas dan jangan digunakan kembali. Kacamata harus dibersihkan sebelum dipakai lagi.
Baju yang terkontaminasi harus segera dilepas. Hindari menarik melewati kepala—lebih aman digunting. Jika membantu orang lain, jangan menyentuh bagian yang terkena gas.
Saat mencuci, pisahkan dari pakaian lain. Jika bau atau sisa gas sulit hilang, masukkan ke plastik dan buang di tempat sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
Bersihkan seluruh tubuh dengan air mengalir dan sabun, termasuk rambut. Hindari mandi berendam, karena gas bisa bercampur dalam air dan justru memperburuk kontaminasi. (Z-10)
Demo hari ini di DPR memanas. Komisi I percepat rapat revisi UU Penyiaran di tengah aksi protes publik terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan.
SEBANYAK 611 personel gabungan TNI/Polri disiagakan di sekitar Patung Kuda dekat kawasan Istana Negara Jakarta untuk mengamankan jalannya demontrasi penolakan PPN 12 persen.
Demo hari ini di DPR memanas. Komisi I percepat rapat revisi UU Penyiaran di tengah aksi protes publik terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan.
Terdapat usulan agar petugas haji dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dihapus.
Perubahan menjadi kementerian juga dinilai mendesak untuk memperkuat koordinasi dengan Arab Saudi.
"Dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) disuruh jadi CPNS DPR pusat. Tapi (saya) belum mau, masih mau kuliah dulu,"
DiharapkanĀ langkah ini menjadi pintu masuk bagi penguatan perlindungan hak cipta, sekaligus memastikan penarikan royalti dilakukan secara transparan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved